Madiun – Javanewsonline.co.id | Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tani Mulyo Blabakan Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, mengaku hingga proyek pembangunan saluran Irigasi dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) hingga selesai, tidak diberi Rencana Anggaran Biasa (RAB).
Ketua Hippa Tani Mulyo Blabakan, Gatot saat di konfirmasi awak media ini, Rabu (27/7) mengatakan, pengerjaan sudah selesai dan sampai saat ini tidak diberi RAB dan hanya diberi wawasan secara lisan saja oleh pendamping.
“Waktu pengukuran pertama hanya disuruh membangun 300 meter lebih sedikit dan wawasan ketinggian 60 cm, kedalaman maupun lebar pondasi 30 cm, itu saja, dan untuk pembelian material, batu muka dan semen berapa, saya tidak tahu mas,” ungkapnya.
Bahkan, pihaknya juga mengeluhkan harga material yang dirasa overload dari harga sewajarnya (Mark Up), yakni pembelian harga material overload atau melebihi kapasitas yang ada.
“Seumpama kami membeli harga matrial ditoko lain lebih murah, namun ditoko tersebut justru lebih mahal, karena sudah ada kerjasama aspirasi dari partai, dari partai mana saya juga kurang paham,” imbuhnya.
Lebih lanjut, saat disinggung terkait kualitas pengerjaan yang diduga nyaris tanpa pondasi hingga badan bangunan bercampur tanah, pihaknya menunggu pemeriksaan dari pihak P3-TGAI.
Sementara itu, Kepala Desa Blabakan menyampaikan proyek harus sesuai spek. Kades tetap optimis proyek P3TGAI di desanya bagus dan bermutu maksimal, namun berbanding berbalik dengan stutmen Ketua HIPPA dalam pengerjaan tanpa dibekali RAB.
“Saya tekankan kepada kelompok HIPPA sesuai Spek, saya pengennya proyek itu bagus, silahkan diberikan untuk bahan koreksi,” ungkapnya, kepada tim media beberapa waktu lalu.Â
Program P3TGAI menurut Kades akan di paparkan di web desa dan medsos desa. Ketua HIPPA juga membeberkan banyaknya atensi atau kran gratifikasi, dikuatkan dengan rincian yang di tunjukkan ke awak media. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, kok bisa proyek dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini, dalam pengerjaannya terkesan asal-asalan, tanpa adanya RAB, maupun gambar ternis, hingga adanya beberapa pos anggaran atau atensi. Dengan harapan, pemerintah melalui APH lebih sensitive, apakah P3TGAI 2022 hanya sebagai ajang atensi?. (YM)