Bupati Rinto Wardana Bersama Wabup dan Ketua DPRD Tinjau Pembangunan RSUD Tiga Lantai di Km 9 Tuapeijat
MENTAWAI, Javanewsonline.co.id – Bupati Kepulauan Mentawai, DR. Rinto Wardana, bersama Wakil Bupati Jakop Saguruk, S.E., dan Ketua DPRD Kepulauan Mentawai,…
Sedekah Bumi Memiliki Makna Mendalam, Bagi Masyarakat Limbangan
Indramayu,- Javanewsonline.co.id – Pemerintah Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar acara Adat Sedekah Bumi yang berlangsung di…
Bupati Satono Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Sambas
SAMBAS, – Javanewsonline.co.id – Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98…
Pengawalan Ketat Pembahasan RKA-RAPBD 2027 Demi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar,
Blitar – Javanewsonline.co.id – Humas DPRD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV baru saja melaksanakan rangkaian rapat kerja secara berturut-turut selama tiga hari. Kegiatan penting ini difokuskan sepenuhnya untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian krusial dari proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027. Langkah strategis tersebut diawali dengan menggelar rapat bersama narasumber ahli guna memperoleh berbagai masukan berharga, melakukan pendalaman materi, serta penguatan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Kehadiran narasumber ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih tajam dan objektif bagi para anggota dewan dalam menelaah setiap draf anggaran yang diajukan. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja yang disesuaikan dengan bidang tugas dan ruang lingkup kewenangan masing-masing komisi. Setiap komisi bergerak secara aktif dan terstruktur untuk membedah program kerja yang diusulkan oleh dinas-dinas terkait agar benar-benar tepat sasaran. Dalam pembagiannya, Komisi I memfokuskan pengawasan dan pembahasannya pada bidang pemerintahan, hukum, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Komisi II mendalami sektor perekonomian, keuangan, pertanian, hingga pengembangan potensi daerah agar mampu mendongkrak kemandirian ekonomi lokal. Tidak kalah penting, Komisi III mengambil peran strategis dengan membahas bidang pembangunan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, serta infrastruktur. Di sisi lain, Komisi IV secara teliti mencermati sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, sosial, serta pelayanan dasar masyarakat yang menjadi hak mendasar bagi warga Blitar. Melalui keseluruhan rangkaian rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap rencana program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA Tahun Anggaran 2027 dibahas secara cermat, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan legislatif dalam menjaga kualitas perencanaan anggaran dari tingkat paling dasar. Pembahasan ini dilakukan secara mendalam dengan terus mencermati kebutuhan riil masyarakat, target kinerja yang jelas, efektivitas penggunaan anggaran, serta keselarasan antara program yang direncanakan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan pengawalan yang ketat ini, diharapkan RAPBD 2027 benar-benar mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang semakin maju, adil, dan sejahtera. (Adv/Ida)
Cegah Aksi C3, Polsek Pangkalan Kerinci Gencarkan Patroli di Pusat Keramaian dan Perbankan
PELALAWAN– Dalam upaya mencegah tindak pidana C3 (curas, curat, dan curanmor) serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Polsek…
Wujud Nyata Pelayanan Rakyat: Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sambut Baik Aspirasi Warga Sidorejo Soal HGU Perkebunan
BLITAR -Javanewsonline.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar kembali menunjukkan komitmen dan dedikasi tingginya dalam mengawal serta memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah. Hal ini dibuktikan melalui digelarnya agenda hearing (dengar pendapat) terbuka guna menampung aspirasi warga Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, yang didampingi oleh tim kuasa hukum dari Law Office RH & Partners. Pertemuan penting ini membahas dinamika permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan cengkeh Branggah Banaran/Senggrong. Suasana audiensi berlangsung dengan sangat hangat, kondusif, dan penuh rasa kekeluargaan. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, S.Sos., yang didampingi oleh Wakil Ketua serta jajaran anggota Komisi III lainnya. Kehadiran jajaran pimpinan dan anggota dewan ini menegaskan keseriusan pihak legislatif dalam mendengarkan setiap keluhan serta permohonan tindak lanjut atas isu HGU perkebunan yang menjadi perhatian utama warga setempat. Sikap responsif dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari publik. Langkah cepat dalam menerima audiensi warga menjadi bukti nyata bahwa para wakil rakyat di Kabupaten Blitar benar-benar hadir untuk memberikan ruang dialog yang aman, adil, dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan kejelasan hukum. Melalui pelaksanaan hearing ini, DPRD Kabupaten Blitar terbukti mampu menjalankan fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan secara optimal dan profesional. Komisi III tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi juga memahami akar permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan warga dan kuasa hukumnya. Pendekatan humanis ini membawa angin segar dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat Desa Sidorejo. Sebagai tindak lanjut yang positif, DPRD Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mendorong koordinasi yang erat dan efektif bersama instansi-instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan demi memastikan adanya langkah penyelesaian yang jelas, adil, transparan, serta sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Upaya proaktif ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada keadilan sosial. Sinergi yang baik antara masyarakat, penasihat hukum, dan lembaga legislatif ini diharapkan dapat menjadi contoh teladan bagi daerah lain dalam menyelesaikan konflik pertanahan atau HGU perkebunan secara bijaksana dan bermartabat. Masyarakat berharap koordinasi yang terjalin antara Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dan pihak-pihak terkait dapat segera melahirkan solusi terbaik yang saling menguntungkan (win-win solution). Langkah nyata dewan ini memberikan optimisme baru bahwa keadilan dan kesejahteraan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, dapat terwujud dengan baik di masa mendatang. (Adv/ida)
DPRD Kab.Blitar Apresiasi Wisudawan UNU Blitar, Harapkan Lulusan Berilmu, Berakhlak, dan Bermanfaat bagi Bangsa
BLITAR, Javanewsonline.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para wisudawan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Momentum wisuda ini menjadi langkah penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara. DPRD Kabupaten Blitar berharap para lulusan tidak hanya menjadikan gelar akademik sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memiliki kompetensi dan wawasan yang luas, para wisudawan diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, serta akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Karena itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa gagasan, inovasi, dan solusi bagi berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di Kabupaten Blitar. DPRD Kabupaten Blitar juga menaruh harapan agar para lulusan UNU Blitar dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah sesuai bidang keilmuan masing-masing. Dengan bekal pendidikan, keterampilan, dan semangat pengabdian, para wisudawan diharapkan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Sinergi antara lembaga legislatif dan institusi pendidikan tinggi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan daerah. Momentum wisuda ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi juga dari sejauh mana ilmu dan pengetahuan dapat diterapkan untuk membantu sesama serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. DPRD Kabupaten Blitar berharap para wisudawan UNU Blitar dapat terus belajar, mengembangkan potensi diri, menjaga nama baik almamater, serta mengabdikan kemampuan yang dimiliki demi kemajuan Kabupaten Blitar dan Indonesia. Semangat para lulusan diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus menempuh pendidikan, berkarya, dan berkontribusi dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. (Adv/Ida)
Pansus DPRD Kabupaten Blitar Finalisasi Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Dukungan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
BLITAR – Javanewsonline.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja finalisasi yang digelar pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Blitar. Rapat kerja ini menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan substansi regulasi agar nantinya dapat menjadi landasan hukum yang jelas dalam mendukung keberadaan dan pengembangan pesantren di Kabupaten Blitar. Pembahasan melibatkan sejumlah narasumber dan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Setda, serta Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dalam rapat tersebut, berbagai materi regulasi dibahas secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan fasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pembahasan juga mencakup mekanisme koordinasi, pembinaan, serta bentuk dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dorong Peran Pesantren dalam Pembangunan Daerah Pesantren memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga sebagai pusat pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai moral, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak, berpengetahuan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Melalui regulasi yang terarah, fasilitasi terhadap pesantren diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, transparan, dan sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut juga perlu memperhatikan keberagaman kondisi pesantren, sehingga kebijakan yang disusun dapat memberikan manfaat secara proporsional dan berkelanjutan. Finalisasi untuk Menghasilkan Regulasi yang Implementatif Tahapan finalisasi menjadi momentum bagi Pansus DPRD Kabupaten Blitar untuk memastikan setiap ketentuan dalam Raperda memiliki kejelasan substansi, kesesuaian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif ketika nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Koordinasi dengan perangkat daerah dan Kementerian Agama juga menjadi bagian penting untuk menyelaraskan pembagian peran, kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan fasilitasi pesantren agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Harapannya, Raperda tersebut tidak hanya menjadi dokumen regulasi, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang nyata dalam mendukung perkembangan pesantren dan meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan pembahasan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait, DPRD Kabupaten Blitar diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pesantren, memiliki kepastian hukum, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (Adv/Ida)
DPRD Kabupaten Blitar Bahas Evaluasi Gubernur Jatim, Penyempurnaan Perubahan APBD 2026 Jadi Prioritas
BLITAR – Javanewsonline.co.id DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa malam (20/10/2026). Rapat tersebut membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi langkah penting dalam menyempurnakan dokumen anggaran agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan daerah. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam memastikan proses penyempurnaan perubahan APBD berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui pembahasan bersama TAPD, DPRD berupaya memastikan setiap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pemerintah provinsi dapat ditindaklanjuti secara cermat, terarah, dan bertanggung jawab. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran bersama TAPD mencermati berbagai catatan serta rekomendasi yang disampaikan melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi itu menjadi bahan penting untuk menyempurnakan rancangan perubahan APBD, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan tetap memperhatikan aspek administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Blitar. Penyempurnaan perubahan APBD tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah diharapkan memiliki arah yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pembahasan yang dilakukan secara teliti menjadi penting untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui TAPD juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Koordinasi yang baik diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan arahan pemerintah provinsi tanpa mengabaikan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan demikian, anggaran daerah dapat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar bersama pemerintah daerah berupaya memastikan penyempurnaan dokumen perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya pengawasan dan pembahasan anggaran secara bersama-sama agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Diharapkan, hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dapat menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan Kabupaten Blitar secara merata dan berkelanjutan. (Adv/Ida)
SMP N 1 Kembang bahu di Duga Tak Indahkan Putusan MK terkait Sekolah Gratis.
Foto:Gerbang SMP Negeri 1 Kembangbahu Lamongan
Rapat Pleno Penetapan DPT Pilkades Wadas Tetapkan 14.082 Pemilih
Karawang – Javanewsonline.Co.id – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, telah sukses menyelenggarakan rapat pleno…
Sambangi Pos Kamling, Polsek Pangkalan Kerinci Ajak Warga Jaga Kamtibmas Kondusif
PELALAWAN –Regu UKL Polsek Pangkalan Kerinci melaksanakan giat sambang ke Pos Sat Kamling di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan…
Wali Kota Lubuk Linggau Terima Audiensi Komunitas Jurnalis Silampari
LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, menerima audiensi Komunitas Jurnalis Silampari (KJS) di Ruang Kerja Wali…
Pemdes Lombang Gelar Sedekah Bumi dan Salurkan Sembako Kepada Fakir Miskin
Indramayu,-Pemerintah Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar acara Adat Sedekah Bumi yang berlangsung di halaman kantor balai…
Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Dorong Keselamatan Berlalu Lintas di Pelalawan
PELALAWAN – Javanewsonline.co.id – Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning Tahun…
MKD Didesak Tegas Usut Kasus KDRT
JAKARTA — Javanewsonline.co.id | Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI didesak untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani laporan dugaan…
Panitia Pilkades Desa Wadas Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Temukan Puluhan Data Ganda
Karawang – Javanewsonline co.id – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Wadas,Kecamatan Telukjambe Timur,Kabupaten Karawang,tengah menggenjot proses pemutakhiran data pemilih.…
PARLEMENTARIA
HUT ke-27 Pelalawan: Sinergi Kuat Wujudkan Kesejahteraan Ketika derap langkah pembangunan bertemu dengan komitmen kerakyatan, usia 27 tahun bukan lagi…
Polres Kepulauan Mentawai Gelar Minggu Kasih, Perkuat Sinergi dengan Jemaat Gereja Santo Petrus
MENTAWAI Tuapeijat Sumatera Barat java News media — Dalam rangka mendukung Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, Polres Kepulauan…
Di Balik Wacana Delik Kerugian Negara: Menjaga Akuntabilitas, Mencegah Impunitas
Oleh: Dr. Adi Suparto Wacana peninjauan kembali unsur kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang sempat…








