Bangka Tengah — Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah menggelar rapat paripurna pada Jumat (29/11) untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng dan dihadiri oleh anggota dewan serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, disampaikan ringkasan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam Raperda APBD 2025. Estimasi pendapatan daerah disepakati sebesar Rp943,1 miliar, sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp990 miliar 90 juta. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp47,9 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar. Dengan perhitungan tersebut, APBD tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp46,9 miliar.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, dalam sambutannya menyatakan bahwa nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Bateng Tahun 2025 telah disetujui oleh DPRD Bangka Tengah untuk disahkan. “Setelah mendengar pendapat akhir fraksi, pada prinsipnya anggota dewan menerima dan menyetujui Raperda APBD Bateng tahun 2025 yang dimaksud untuk disahkan,” ujar Algafry Rahman.
Namun, meskipun Raperda APBD 2025 disetujui, Bupati Algafry juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa catatan, koreksi, saran, dan masukan yang diberikan oleh anggota dewan kepada pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan anggaran kedepannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, juga memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Daerah. Menurut Batianus, masukan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran daerah di masa mendatang.
“Jadikan evaluasi dan perbaikan untuk lebih baik ke depannya,” imbuh Batianus.
Dengan disepakatinya Raperda APBD 2025, diharapkan Kabupaten Bangka Tengah dapat terus bergerak maju, meskipun ada defisit yang harus dicermati dalam pengelolaan anggaran tahun depan.(adv)