Karimun, Kepri – Javanewsonline.co.id | Tiga tahun lebih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Cahyo Prayitno kini tengah menjadi sorotan, khususnya terkait dengan masalah komunikasi. Meski telah mengemban tugas tersebut cukup lama, Cahyo dinilai kurang responsif terhadap media, termasuk Pers yang merupakan pilar keempat dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.
Kondisi ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama masyarakat Karimun yang berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan program pembangunan yang dijalankan oleh Dinas PUPR. Publikasi melalui media, baik online, cetak, maupun elektronik, menjadi salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan.
Menanggapi hal ini, Hariono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Kabupaten Karimun, menyampaikan permintaan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Iskandarsyah – Rocky Marciano Bawole, untuk mempertimbangkan kembali posisi Cahyo Prayitno. Menurutnya, perlu ada perubahan agar kepala dinas yang baru lebih terbuka dan dapat berkomunikasi dengan baik, terutama dengan media.
“Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memilih kadis PUPR yang lebih bertanggung jawab dan dapat menjalin komunikasi lebih baik dengan insan pers di Kabupaten Karimun,” ujar Hariono pada Sabtu, 14 Maret 2025. “Apa yang kami sampaikan ini bukan tanpa alasan. Seluruh OPD lainnya dapat menjalin komunikasi yang baik dengan awak media, sementara Kadis PUPR sangat tertutup,” lanjutnya.
Menurut Hariono, pola komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan media sangat penting untuk menjaga transparansi, serta memastikan publik mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. Bahkan, dia menyebutkan bahwa komunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Karimun terbilang lebih mudah dibandingkan dengan komunikasi dengan Cahyo Prayitno yang menurutnya agak berbeda dengan pejabat lainnya.
Menyikapi hal ini, Hariono berharap Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dapat mempertimbangkan untuk menunjuk sosok Kepala Dinas PUPR yang lebih amanah, bertanggung jawab, dan tidak tertutup dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan media.
“Jangan sampai pola komunikasi yang buruk ini menjadi contoh bagi bawahannya, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan di Kabupaten Karimun,” tutupnya.
Sebagai informasi, meski komunikasi menjadi sorotan, banyak program pembangunan dari Dinas PUPR yang sebenarnya telah berjalan dengan baik. Namun, tanpa keterbukaan informasi, publik akan kesulitan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pencapaian dan kendala yang ada dalam proyek-proyek tersebut. (HN)