Akun media sosial palsu “Serua Alhamidi” diduga kuat menjadi alat propaganda politik siber yang mencemari Pilkada Papua 2025 dengan disinformasi terstruktur
Oleh: Panji Agung Mangkunegoro
Di tengah panasnya atmosfer politik jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025, kontestasi antar kandidat kian merambah ke wilayah yang jauh dari prinsip etika demokrasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran akun media sosial bernama Serua Alhamidi, yang ditengarai sebagai akun palsu dengan tujuan menyebarkan disinformasi dan membentuk opini publik secara manipulatif.
Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan bahwa akun tersebut dikelola oleh satuan siber yang berafiliasi dengan tim pasangan calon MDF–AR. Nama-nama seperti HD disebut sebagai koordinator squad siber, didukung oleh donatur berinisial RF, serta sejumlah nama lain seperti GB, PA, RN, LEHJU, dan YSM. Mereka disebut sebagai konseptor dan operator utama produksi konten politik manipulatif di media sosial.
Disinformasi Terstruktur dalam Kontestasi Politik
Fenomena ini mencerminkan gejala klasik dalam strategi komunikasi politik gelap: penyebaran disinformasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuannya tak lain untuk merusak reputasi kandidat lawan dalam hal ini pasangan BTM-CK melalui serangan karakter dan rekayasa narasi negatif terhadap aktivitas kampanye mereka.
Namun realitas di lapangan justru menunjukkan efek sebaliknya. Ketika publik mulai menyadari pola-pola penyebaran hoaks yang dilakukan akun Serua Alhamidi, kepercayaan terhadap pasangan MDF-AR justru mengalami erosi. Akun tersebut kini dinilai sebagai simbol propaganda yang gagal membangun empati dan justru merusak citra kandidat yang didukungnya.
Tak berhenti di situ, akun ini bahkan diduga mencatut foto tokoh publik dalam hal ini penulis sendiri sebagai foto profil akun palsu mereka, tanpa izin. Praktik semacam ini, selain melanggar etika digital, juga berpotensi melanggar hukum, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi dan fitnah di ruang publik.
Polarisasi yang Diperparah oleh Akun Palsu
Pilkada Papua 2025 hanya mempertemukan dua pasangan calon. Maka, strategi membelah opini publik dengan akun palsu justru menjadi bumerang. Polarisasi yang dibangun secara artifisial melalui akun seperti Serua Alhamidi tidak mendapat ruang berkembang karena publik sudah mulai melek digital dan mampu membedakan konten otentik dari konten manipulatif.
Ini adalah fase baru dalam dinamika politik Papua: publik tidak lagi sekadar menjadi objek informasi, melainkan juga aktor kritis dalam memilah narasi.
BTM-CK: Menolak Politik Kebohongan
Sebagai bagian dari tim pemenangan BTM CK, kami menyatakan bahwa pasangan ini tidak pernah menggunakan akun palsu untuk menyerang atau membalas isu. Sepanjang perjalanan politiknya, BTM dan CK mengedepankan transparansi, keterbukaan, dan etika dalam berpolitik.
Jejak mereka sebagai birokrat, politisi, dan putra daerah Tabi-Saireri telah dikenal luas. Kami percaya, kemenangan politik seharusnya lahir dari integritas dan kepercayaan publik, bukan dari kebohongan yang diproduksi di balik layar akun palsu.
Pilkada adalah momentum demokrasi yang seharusnya mendewasakan warga negara. Namun jika jalannya dikotori oleh propaganda digital dan manipulasi informasi, maka yang terjadi bukanlah pesta demokrasi, melainkan degradasi nilai.
Seharusnya Bawaslu Provinsi Papua bersama Gakkumdu dan Polda Papua dapat memproses secara hukum pengguna akun palsu ini, karena telah menimbulkan kegaduhan politik.
Masyarakat Papua kini tengah menyaksikan babak penting dalam sejarah politik lokalnya. Mari jadikan proses ini sebagai ruang perlawanan terhadap disinformasi, dan mengembalikan politik pada tempatnya sebagai alat untuk memperjuangkan kebenaran, bukan menutupi kebohongan.