Bisnis tambang di Papua kian sarat kepentingan politik dan elite, menggusur warga demi investasi, sementara suara rakyat kerap dibungkam dalam ketakutan sistemik.
Oleh: Panji Agung Mangkunegoro
Apakah uang negara berperan dalam mendukung partai politik? Di Papua, praktik bisnis tambang nikel dan emas menunjukkan pola yang berulang: keuntungan besar dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat lokal kerap terpinggirkan.
Bayangkan bila di halaman rumah Anda terdapat tanaman ganja hukum akan bertindak cepat. Tapi jika tambang emas berdiri di sana, atas nama investasi, Anda justru diminta menyingkir. Ironisnya, investasi kerap menjadi prioritas kebijakan, meski mengorbankan warga yang terdampak.
Di balik layar kebijakan, pengusaha besar dan elite politik kerap berkelindan. Proyek Strategis Nasional (PSN), lelang proyek, dan berbagai bentuk lobi menjadi instrumen utama. Di permukaan, ini disebut “pembangunan”, namun publik kerap bertanya-tanya: pembangunan untuk siapa?
Pola relasi kekuasaan juga terlihat dalam komposisi kabinet. Jabatan strategis kerap diisi oleh kader atau representasi partai politik pendukung pemerintah. Konsekuensinya, proyek-proyek besar menjadi saluran potensial bagi pembiayaan partai. Ini bukan tuduhan, melainkan refleksi dari banyak dinamika politik yang dapat diamati publik.
Drama ‘Papa Minta Saham’ Kembali Mengemuka?
Isu tambang nikel di Papua sempat disinggung oleh sejumlah tokoh, termasuk Gibran Rakabuming. Fokus publik kini tertuju ke Raja Ampat, tempat aktivitas pertambangan tengah berlangsung dengan izin resmi dari pemerintah pusat. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun ikut disorot dalam diskusi publik, seiring dengan pernyataannya untuk menghentikan sementara aktivitas tambang.
Namun, kata “sementara” kerap memunculkan tafsir ganda. Di ruang publik, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan: apakah benar ada pembelaan terhadap kepentingan rakyat, atau justru ruang kompromi politik?
Beberapa kalangan menyoroti keterkaitan antara kebijakan ini dan kontestasi politik di Papua. Misalnya, pencalonan Mathius D. Fachiri (MDF) sebagai gubernur Papua yang disebut-sebut mendapat dukungan dari partai politik yang sama. Apakah penundaan tambang berkaitan dengan strategi elektoral atau murni soal lingkungan dan masyarakat? Ini menjadi ruang kritik yang sah dalam iklim demokrasi.
Rekam jejak MDF juga menjadi perhatian publik. Saat menjabat sebagai Kapolda Papua, ia mendukung sejumlah proyek strategis, termasuk di Merauke. Beberapa proyek tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat namun tetap berjalan. Kaitan antara jabatan sebelumnya, kebijakan saat itu, dan perusahaan keluarga menimbulkan pertanyaan yang layak didalami.
Bisnis Tambang dan Akses Kekuasaan
Isu kepemilikan tambang oleh keluarga pejabat bukan hal baru dalam perbincangan publik. Beberapa nama, termasuk putra MDF, disebut dalam berbagai laporan sebagai pelaku usaha di sektor pertambangan. Keberadaan perusahaan seperti PT Adhi Terengginas yang disebut-sebut berkembang pada masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe juga sering dibicarakan, meskipun kebenarannya tentu harus dikonfirmasi melalui proses hukum dan jurnalisme investigatif yang akurat.
Ketakutan Publik dan Pembungkaman Suara
Masyarakat di sekitar tambang seringkali sudah mengetahui aktivitas yang berlangsung. Namun, ketakutan untuk bersuara masih tinggi. Tekanan sosial dan intimidasi bukan hal asing dalam konflik agraria dan pertambangan. Ada kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang atau kriminalisasi terhadap warga yang menolak relokasi.
Kasus di Rempang Batam memberi pelajaran penting. Penataan ulang wilayah atas nama investasi di sana memicu polemik dan penderitaan warga. Banyak hak dasar warga terganggu mulai dari tempat tinggal hingga akses pendidikan dan ibadah. Dalam konteks ini, peran negara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan semata fasilitator modal.
Refleksi: Siapa yang Diuntungkan?
Narasi tentang kemajuan dan pembangunan seringkali tidak menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa yang paling diuntungkan? Di tengah gencarnya proyek tambang dan infrastruktur, rakyat kecil di garis depan justru kehilangan tanah, rumah, dan akses hidup layak.
Wajar bila masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan nyata dalam setiap kebijakan publik. Papua adalah tanah yang kaya dan diberkati, tapi juga menjadi sasaran eksploitasi. Di sinilah peran kontrol sosial baik dari media, akademisi, maupun masyarakat sipil menjadi sangat penting.