Magetan — Javanewsonline.co.id | Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan menuai sorotan. Pemerintah daerah menilai koordinasi antara pelaksana program di lapangan dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG daerah belum berjalan optimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Welly Kristanto mengungkapkan, sejumlah kendala teknis mulai muncul dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya terkait distribusi di wilayah Kecamatan Lembeyan.
Menurut dia, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di lapangan dinilai belum memberikan laporan secara terbuka kepada Satgas Kabupaten Magetan.
“Saya merasakan Satgas ini seperti tidak dianggap. Laporan yang dibuat oleh SPPG tidak ada tembusan ke Satgas, padahal pemerintah pusat mengharuskan adanya Satgas di setiap jenjang,” kata Welly, Jumat (13/3/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam sistem koordinasi. Di satu sisi, pemerintah pusat menginstruksikan pembentukan Satgas di daerah sebagai bagian dari pengawasan program, namun di sisi lain pelaporan operasional di lapangan belum sepenuhnya melibatkan struktur tersebut.
Menurut Welly, keterbukaan informasi sangat penting agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
Selain itu, keterbatasan akses laporan juga berpotensi menghambat respons cepat jika terjadi persoalan di lapangan, seperti kendala distribusi atau kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan tetap berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut karena penerima manfaat merupakan masyarakat setempat.
“Bagi kami, masyarakat bisa mengeluh ke Satgas atau ke pemerintah daerah. Kami tetap akan menyampaikan keluhan itu ke koordinator wilayah Badan Gizi Nasional. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” ujar Welly.
Ia berharap ke depan koordinasi antara pelaksana program nasional dan pemerintah daerah dapat diperkuat, sehingga pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan transparan.
Pemerintah daerah juga menilai keterlibatan Satgas daerah penting untuk memastikan pengawasan berjalan baik serta meminimalkan potensi masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan program di lapangan. (Rendra)