Banyuwangi – Javanewsonline.co.id | Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (PU Pengairan) Kabupaten Banyuwangi terus memperluas dampak sosial dari program pembangunan infrastruktur melalui pelaksanaan Program Padat Karya.

Program ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan jaringan irigasi, tetapi juga diarahkan untuk membantu pengentasan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan produktif.

Plt Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Riza Al Fahroby ST

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, melalui Staf Bina Manfaat dan Kemitraan Nurul Aini mengatakan, program ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi lokal.

“Padat Karya menjadi sarana bagi warga untuk memperoleh penghasilan tambahan sekaligus berperan aktif dalam menjaga infrastruktur sumber daya air,” ujar Nurul, Selasa (11/11/2025).

Program ini menargetkan masyarakat yang terdata dalam P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Mereka dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan lapangan, seperti pembersihan saluran irigasi dan pengerukan endapan lumpur. Kegiatan tersebut dilakukan bersama unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Sepanjang tahun 2025, Program Padat Karya telah melibatkan sekira 360 peserta, yang tersebar di 11 Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) di seluruh wilayah Banyuwangi. Selain memberikan kesempatan kerja sementara, kegiatan ini juga memperkuat budaya gotong royong masyarakat pedesaan.

“Dampaknya cukup signifikan. Selain membantu pemeliharaan jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal, program ini juga meningkatkan pendapatan warga miskin dan mendorong kebersamaan dalam menjaga lingkungan,” tambah Nurul.

Ia berharap, melalui pelaksanaan berkelanjutan, Program Padat Karya PU Pengairan Banyuwangidapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. “Kami ingin memastikan infrastruktur irigasi tetap terpelihara, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan kelompok sasaran dapat benar-benar tercapai,” ujarnya.

Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, Dinas PU Pengairan Banyuwangi menegaskan komitmennya bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial masyarakat. (TR)