Magetan  – Javanewsonline.co.id | Proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan kini menjadi sorotan publik. Sorotan ini mengemuka menyusul momentum pengisian pucuk pimpinan legislatif yang baru, setelah ketua DPRD sebelumnya tersandung kasus hukum terkait penyalahgunaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir).

Merespons dinamika tersebut, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Magetan, Deni Mahmud Fauzi, menegaskan bahwa penentuan calon Ketua DPRD dari partainya dipastikan berjalan bersih. Deni menjamin mekanisme yang berjalan di internal partai nihil dari praktik politik transaksional maupun mahar politik.

“Pemilihan ketua dewan (DPRD) itu di partai ada mekanismenya, dan semua sudah kita lakukan. Setiap partai punya kebijakan masing-masing,” ujar Deni saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).

Mengedepankan Rekam Jejak dan Loyalitas

Deni menjelaskan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB, proses penentuan unsur pimpinan dewan mutlak didasarkan pada variabel kualitatif kader. Penilaian utama bersandar pada kinerja, rekam jejak, dedikasi, visi-misi dalam membesarkan partai, serta loyalitas yang telah ditunjukkan anggota dewan selama masa pengabdiannya.

Langkah tegas tanpa transaksi politik ini diambil demi menjaga kehormatan dan marwah partai ke depan. Menurut Deni, integritas seorang pemimpin tidak dapat diukur atau dibeli dengan materi. “Semua tidak bisa diukur dengan transaksional,” tegasnya.

Menjaga Kapasitas Pemimpin Daerah

Lebih lanjut, PKB Magetan berharap figur yang nantinya terpilih tidak hanya kuat secara ideologi kepartaian, melainkan juga memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni dalam memimpin lembaga legislatif. Ketua DPRD ke depan dituntut mampu menakhodai parlemen daerah agar dapat membawa Kabupaten Magetan ke arah yang lebih baik dan maju.

Komitmen PKB untuk menjauhkan proses ini dari mahar politik mendapat respons positif dari berbagai kalangan di Magetan, termasuk para pegiat antikorupsi setempat. Langkah ini dinilai menjadi sinyal baik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan pasca-kasus hukum yang sempat mengguncang DPRD Magetan.

Saat ini, nama-nama kandidat yang diusulkan merupakan kader-kader terbaik PKB. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan direkomendasikan menduduki kursi Ketua DPRD Magetan berada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB. (Ren)