Pandeglang – Javanewsonline.co.id | Program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Sari, Desa Senang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan warga. Program yang dibiayai dari Dana Desa (DD) dan bantuan provinsi itu dinilai tidak transparan dan minim pelibatan masyarakat setempat.
Program ketahanan pangan tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dan difokuskan pada usaha ternak ayam petelur serta rencana budi daya ikan nila. Namun, sejumlah warga Kampung Pengampoan mengeluhkan pelaksanaan proyek, terutama pembangunan kandang ayam yang disebut-sebut dikerjakan oleh tenaga dari luar desa.

“Harusnya warga sini yang dilibatkan. Di kampung banyak yang menganggur dan butuh pekerjaan. Tapi yang mengerjakan justru orang luar,” ujar seorang warga Kampung Pengampoan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa, (25 /12026). Warga juga meminta agar pembangunan kandang ayam petelur yang dinilai mangkrak itu ditinjau ulang.
Hasil penelusuran Java News menemukan adanya perbedaan keterangan dari pengurus BUMDes Berkah Sari. Ketua BUMDes, Dayat, menyatakan bahwa pembangunan kandang ayam petelur telah mencapai sekitar 90 persen. Ia mengklaim warga Kampung Pengampoan telah ditawari pekerjaan, namun menolak karena menganggap upahnya terlalu rendah.
Terkait anggaran, Dayat menyebut dana ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa 2025 sekitar Rp150 juta untuk pengadaan 600 ekor ayam petelur. Adapun rencana budi daya ikan nila, menurut dia, menggunakan sisa anggaran dan akan dibahas setelah seluruh kegiatan selesai. “Nanti juga akan ada acara besar-besaran,” kata Dayat.
Keterangan berbeda disampaikan Sekretaris BUMDes, Encep. Ia mengaku kurang mengetahui detail kegiatan karena tidak terlibat langsung dan tidak melakukan pencatatan keuangan. Menurut Encep, pembangunan kandang baru mencapai sekitar 55 persen dan masih menunggu pemasangan baterai kandang. Ia menyebut total anggaran ketahanan pangan sekitar Rp100 juta.
Encep juga mengaku tidak mengetahui rencana budi daya ikan nila. Ia membenarkan bahwa warga Kampung Pengampoan tidak dilibatkan dalam pembangunan kandang ayam. “Saya sebagai sekretaris berniat mengundurkan diri,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara BUMDes Berkah Sari, Eis, menyatakan bahwa total anggaran program ketahanan pangan Desa Senang Sari mencapai Rp167 juta, terdiri dari Dana Desa sebesar Rp157 juta dan Bantuan Provinsi (Banprop) Rp10 juta. Namun, ia mengaku tidak memegang dana tersebut.
“Sebagai bendahara, saya tidak memegang uang sama sekali. Semua dana dipegang oleh direktur BUMDes,” kata Eis saat ditemui di Kantor Desa Senang Sari, Rabu, 26 Januari 2026.
Menanggapi perbedaan keterangan para pengurus BUMDes, Ketua LSM GEMPITA, Yaya, menilai terdapat indikasi penyimpangan anggaran. Ia menyebut program ketahanan pangan dengan nilai Rp167 juta untuk dua kegiatan—ternak ayam petelur dan budi daya ikan nila tidak menunjukkan hasil yang jelas hingga kini.
“Kandang ayam masih jauh dari selesai dan ikan nila belum ada. Ini patut diduga ada penyimpangan anggaran,” kata Yaya. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil Direktur BUMDes Berkah Sari guna dimintai klarifikasi lebih lanjut. (TB)

