Takalar – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar tengah mempertimbangkan opsi penyewaan mobil dinas sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi mobilitas pemerintahan.
Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi, mengungkapkan bahwa langkah ini dipertimbangkan mengingat kondisi kendaraan dinas yang sebagian besar sudah uzur dan tidak lagi layak pakai.
“Ini masih dalam tahap kajian. Kami sedang meneliti berbagai aspek, termasuk efisiensi anggaran dan regulasi yang berlaku,” ujar Hasbi pada Kamis, (22/8).
Hasbi menambahkan bahwa sebagian besar kendaraan dinas Pemkab Takalar telah berusia lebih dari 12 tahun, yang menyebabkan pemborosan anggaran untuk pemeliharaan.
Beberapa kendaraan bahkan sudah mengalami kerusakan yang signifikan, sehingga tidak layak untuk digunakan lagi. Oleh karena itu, Pemkab berencana untuk melelang kendaraan dinas yang sudah uzur tersebut.
“Jika lelang tersebut memungkinkan, kami akan memilih opsi antara pengadaan baru atau penyewaan.
Saat ini, kami masih menghitung mana yang lebih efisien, jadi belum ada keputusan teknis mengenai penyewaan dari perusahaan tertentu,” tambahnya.
Metode penyewaan kendaraan dinas, menurut Hasbi, sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten lainnya, dengan hasil yang menunjukkan efisiensi dan penghematan anggaran yang signifikan.
“Dari diskusi dengan instansi lain yang sudah menerapkan skema ini, kami mendapat informasi bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan langsung ditangani oleh penyedia, karena biaya perawatan sudah termasuk dalam biaya sewa.
Selain itu, jika kendaraan mengalami kerusakan, penyedia akan memberikan jaminan penggantian,” jelas Hasbi.
Ia juga menekankan bahwa salah satu keuntungan dari metode ini adalah Pemkab Takalar tidak perlu lagi repot mengurus penghapusan aset dan pengadaan kendaraan baru, serta tidak perlu mengurus pembayaran pajak kendaraan, karena semua itu menjadi tanggung jawab penyedia.
“Namun, sekali lagi saya tegaskan, ini masih sebatas kajian. Belum ada keputusan final,” pungkas Hasbi. (Muhammad Rusli/Humas Kominfo)