Pinrang – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat kemitraan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Forum Diskusi Organisasi Kemasyarakatan, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Rabu (5/11).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pinrang, A Haswidy Rustam, SSTP MSi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan dan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh ormas yang ada di Kabupaten Pinrang.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran besar dalam menggerakkan partisipasi publik. Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, ormas dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan mendukung kemajuan daerah,” ujar Haswidy.
Ia menegaskan pentingnya legalitas organisasi kemasyarakatan agar setiap ormas yang beroperasi di Kabupaten Pinrang memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Legalitas bukan hanya pengakuan formal dari negara, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan administratif bagi organisasi. Karena itu, kami mendorong semua ormas segera melengkapi pendaftaran dan dokumen resminya,” katanya.
Lebih lanjut, Haswidy mengungkapkan bahwa Kesbangpol Kabupaten Pinrang kini telah menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi dalam proses penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO) dan Tanda Penerimaan Keberadaan Ormas (TPKO).
Penerapan sistem digital ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola administrasi yang tertib, efisien, dan transparan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Kesbangpol tidak akan memproses dokumen organisasi yang masih menghadapi dualisme kepengurusan.
“Kami mendorong penyelesaian secara musyawarah. Kesbangpol siap memfasilitasi rekonsiliasi agar ormas tetap solid dan tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan koordinasi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat hubungan kemitraan dengan ormas sebagai pilar sosial yang berperan aktif menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat.
Sinergi tersebut, lanjut Haswidy, diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta memperkuat peran ormas dalam pembangunan daerah, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun kebudayaan.
“Dengan ormas yang tertib, solid, dan berdaya guna, kesejahteraan masyarakat Pinrang akan meningkat. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak agar pembangunan berjalan sesuai visi bersama,” pungkasnya. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pinrang ini berlangsung interaktif. Para peserta turut memberikan masukan mengenai tata kelola ormas dan strategi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. (Syass)