Blitar — Javanewsonline.co.id | Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Blitar terus mematangkan kajian terhadap kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Pendalaman dilakukan melalui rapat kerja bersama narasumber yang digelar pada Jumat (10/4/2026), dengan fokus pada penajaman Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Suwito, dan dihadiri seluruh anggota pansus. Pembahasan berlangsung sistematis dengan menitikberatkan pada identifikasi isu-isu strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Dalam forum tersebut, pansus tidak hanya menelaah capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menggali berbagai kendala dan peluang perbaikan. Pendekatan ini dilakukan agar hasil evaluasi tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan solutif.

Untuk memperkuat kualitas analisis, Pansus menghadirkan tenaga ahli dari FITRA Jawa Timur. Kehadiran narasumber dinilai memberikan perspektif independen, terutama dalam menilai aspek transparansi anggaran, efisiensi belanja daerah, serta dampak program terhadap masyarakat.

Diskusi yang berkembang mencerminkan sinergi antara DPRD dan narasumber dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi akhir.

Melalui pendalaman DIM tersebut, Pansus DPRD Kabupaten Blitar berkomitmen menghasilkan rekomendasi yang terarah, implementatif, dan berdampak nyata. Hasil kajian diharapkan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ida)