Palembang – Javanewsonline.co.id | Kritik tajam terhadap kebijakan pembatasan pengisian solar di Sumatera Selatan kembali mengemuka. Ketua AIPI Sumsel sekaligus pengamat kebijakan politik dan sosial, Dr (c) Ade Indra Chaniago MSi, menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumsel membatasi waktu pengisian solar bukan hanya tidak efektif, tetapi juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar publik.
Ade menyebut kebijakan yang ditetapkan melalui surat edaran Gubernur Sumsel itu sebagai “bukti kegagalan tata kelola energi pada level pemerintahan daerah”. Ia menilai pemerintah justru kehilangan arah dalam merespons gejala krisis solar yang sejak beberapa pekan terakhir memicu antrean di sejumlah SPBU.
“Ini bukan sekadar persoalan antrean panjang,” kata Ade, dalam keterangan tertulisnya,Sabtu, 22 November 2025 “Ini sinyal bahwa pemerintah tidak siap, tidak teliti, dan tidak memahami kebutuhan rakyatnya. Krisis solar terjadi bukan karena rakyat, tapi karena pemerintah salah kelola.”
Ade menyoroti bahwa kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya sopir angkutan, pelaku usaha kecil, dan sektor logistik, tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa tanpa dialog. Ia menilai pembatasan waktu pengisian solar dari pagi hingga sore telah menciptakan tekanan baru di lapangan, alih-alih mengurai masalah distribusi.
“Kebijakan ini tidak memiliki sensitivitas sosial,” ujarnya. “Pemerintah seolah membuat aturan dari balik meja, tanpa melihat bagaimana rakyat bekerja. Sopir mengantre berjam-jam, distribusi logistik tersendat, sementara penumpukan kendaraan di SPBU menimbulkan kemacetan.”
Ade menilai gejala-gejala lapangan itu merupakan penanda jelas bahwa akar persoalan solar belum dibenahi. Menurut dia, gangguan suplai, kesenjangan kuota, hingga potensi kebocoran distribusi merupakan isu yang semestinya menjadi fokus utama pemerintah, bukan justru mengurangi akses masyarakat terhadap BBM subsidi.
“Kalau kuota tidak cukup, benahi. Kalau distribusi bocor, tindak. Kalau ada penyimpangan, awasi. Jangan malah membatasi rakyat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dimensi kepemimpinan dalam penanganan krisis energi lokal. Menurut Ade, kebijakan pembatasan pengisian solar bukan hanya salah sasaran, tetapi juga memperlihatkan lemahnya keberanian pemerintah melihat persoalan secara jernih.
“Pemerintah tidak boleh hanya tampil mengumumkan kebijakan,” katanya. “Pemerintah harus memastikan kebijakan itu adil, efektif, dan berpihak pada rakyat. Kalau tidak, itu bukan kepemimpinan itu hanya formalitas kekuasaan.”
Dalam pernyataannya, Ade mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel agar segera mencabut atau merevisi kebijakan tersebut. Ia juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola BBM subsidi, terutama solar, demi memastikan akses yang setara bagi masyarakat yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
“Sumsel membutuhkan kepemimpinan yang solutif, bukan administratif,” ujarnya. “Rakyat tidak boleh menjadi korban salah kelola pemerintah.”
Krisis solar di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan, sementara pemerintah provinsi belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi kritik ini. (Budi Rizkiyanto)