Blitar — Javanewsonline.co.id | Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, S.H., menjadi narasumber dalam program dialog interaktif “Pro Kontra” di Radio Mayangkara dengan tema “Bencana Sering Menimpa Warga Gandusari, Bagaimana Pemkab Lakukan Mitigasi?” pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Dialog ini digelar sebagai respons atas serangkaian peristiwa tanah longsor yang berulang di wilayah Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Program tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, baik legislatif maupun eksekutif, guna membahas upaya konkret dalam penanganan serta mitigasi bencana di daerah rawan.

Kehadiran pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dalam forum publik tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk aktif mengawal kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan keselamatan warga dan penanggulangan bencana alam. Komisi III dikenal membidangi urusan pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup, termasuk kebijakan mitigasi bencana yang menjadi isu penting di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar.

Dalam diskusi itu, Aryo Nugroho menegaskan bahwa pihaknya mendorong sinergi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah desa dalam menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap potensi bencana, khususnya di kawasan perbukitan Gandusari.

“Kami akan memastikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Blitar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif,” ujar Aryo. “Edukasi kepada masyarakat dan pemetaan wilayah rawan bencana harus menjadi prioritas bersama agar risiko dapat diminimalkan.”

Menurutnya, kejadian tanah longsor di Gandusari bukan sekadar akibat faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh tata ruang dan aktivitas manusia yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan ruang wilayah, penguatan infrastruktur penahan longsor, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Aryo juga menilai pentingnya kehadiran kebijakan yang berbasis data dan berorientasi jangka panjang. “Komisi III DPRD Kabupaten Blitar berkomitmen mengawal program penanggulangan bencana agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Anggaran dan perencanaan harus diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan sekadar merespons saat bencana terjadi,” katanya.

Desa Tulungrejo dan wilayah sekitarnya di Gandusari memang dikenal memiliki topografi curam dan tanah yang mudah labil, terutama saat musim hujan. Kondisi ini membuat wilayah tersebut masuk dalam kategori rawan longsor setiap tahun. Oleh karena itu, langkah mitigasi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kebutuhan mendesak.

Melalui dialog interaktif di Radio Mayangkara ini, DPRD berharap muncul kesadaran kolektif dari semua pihak dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan. “Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan menghadapi risiko bencana, sementara pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang tangguh dan responsif,” tutur Aryo menutup diskusi.

Dengan inisiatif seperti ini, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar berupaya agar langkah-langkah mitigasi bencana tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud dalam kebijakan nyata yang memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah rawan seperti Gandusari. (Ida)