Jayapura – Javanewsonline.co.id | Ketua Lintas Pemuda Papua (LPP) Asri Gombo menyatakan dengan tegas, menolak pendropingan pejabat untuk menempati jabatan struktural di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami dari LPP dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, dengan tegas menyatakan menolak segala bentuk pendropingan penjabat, baik dari pusat maupun dari provinsi,” tegasnya disalah satu kafe di Jayapura.

Menurutnya, banyak putra-putri daerah yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk mengisi posisi struktural diwilayah Provisi Papua Pegunungan, namun kenapa harus dikirim dari luar Papua.

“Jika pendropingan ini terus dipaksakan oleh pusat, ini sama saja melecehkan harkat dan martabat kami orang papua,” ujarnya.

Lanjutnya, dari awal penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB), Mendagri sudah mengambil alih tanpa mempertimbangkan aspirasi Rakyat Papua. Jadi menurutnya Mendagri sudah melenceng dari keinginan presiden tentang pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia.

“Kami meminta kepada presiden, untuk segera mengganti Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena kebijakan yang diambil bisa menimbulkan keresahan dan konflik di Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya. Ia juga menegaskan, akan memobilisasi masa dan menduduki ibukota Provinsi Papua Pegunungan, jika pernyataan ini tidak ditindaklanjuti. (okt/pj)