Palangka Raya – Javanewsonline.co.id | Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran didepan Kantor DPRD Kalimantan Tengah, Jalan S Parman Kota Pakangka Raya, Senin (11/4).

Aksi tersebut digelar guna menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk amandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu, kita akan mengawal dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ada,” ujar Koordinator Cipayung Plus dalam orasinya.

Berdasarkan beberapa polemik, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam melihat berbagai permasalahan yang terjadi, maka dengan ini Cipayung Plus Kota Palangka Raya dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak dan menuntut DPRD Prov Kalteng untuk menyampaikan dan menyatakan sikap, menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Pemerintah Pusat, MPR dan DPR RI.

2. Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah, untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya.

3. Menuntut DPR RI agar mendesak Menteri SDM, agar segera menurunkan harga dan mensubsidi BBM untuk masyarakat Indonesia.

4. Menuntut perwakilan DPR RI dari Dapil Kalteng, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden.

5. Menolak kebijakan Pemerintah pusat terkait kenaikan ppn 11%. 6. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. 7. Meminta dan Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah Kalimantan Tengah, untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah. (Suparto)