Makassar – Javanewsonline.co.id | Setelah sukses menggelar konsolidasi PJS di Ternate Maluku Utara malam tadi, Jumat (5/8), konsolidasi dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, tepatnya di kedai Kopi coffee.
Penerima Mandat Khairil yang dinobatkan sebagai Ketua DPD PJS Sulsel, didampingi Sekretaris DPD PJS Dedi Gunawan memberikan keterangan terkait keberadaan pengurus dan anggota PJS di daerah Angin Mamiri Makassar itu.
“Keberadaan PJS di Sulsel kini sudah merambah ke tingkat DPC. Ini sesuai dengan surat edaran nomor 2 DPP PJS, dimana setiap DPD wajib membentuk minimal 3 DPD di wilayah masing-masing,” ungkap Khaidir.
Dirinya menjelaskan, jika para wartawan banyak yang menanyakan apa beda PJS dengan organisasi lainnya. Apalagi kata Khaidir, jika Ketua Umum PJS merupakan Mantan Sekjen dan pejuang JMSI hingga menjadi konstituen dewan pers.
“Inilah yang menjadi pertanyaan mereka dan saya menjelaskan sesuai visi dan tujuan berdirinya PJS,” ungkap Khaidir, sambil memohon agar ada penjelasan yang lengkap dari DPP.
Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menggelar diskusi bersama pengurus DPC dan DPD Sulsel. Dirinya memberikan kesempatan kepada wartawan senior maupun junior, soal kehadiran PJS di Sulsel maupun di tanah air.
“PJS merupakan organisasi profesi pers yang tak ada bedanya dengan organisasi pers lainnya. Yang membedakan adalah PJS lebih memberikan kesempatan kepada wartawan yang belum berada di organisasi profesi sejenis yang telah terlanjur diberi stempel wartawan Bodrex atau wartawan Abal-abal,” paparnya.
Mahmud mengemukakan bahwa ia menutup diri bagi wartawan yang sudah berada di organisasi lainnya menjadi anggota PJS dan menampung mereka untuk dijadikan wartawan kompeten agar bisa sejajar dengan wartawan lainnya dalam mewujudkan pers sebagai pilar demokrasi ke 4.
Mahmud yang merupakan penguji UKW di lembaga uji UPN veteran Yogyakarta memberikan penjelasan, jika PJS akan memperjuangkan setiap wartawan, agar bisa mengikuti UKW dan kompeten, seperti yang dicita-citakan oleh dewan pers, dengan demikian semua wartawan wajib kompeten.
“Ini harga mati bagi semua wartawan yang menjadi anggota PJS. Kalian harus kompeten dan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PJS bersama dengan lembaga kursus lainnya,” tegas Mahmud yang sukses menghantar JMSI sebagai konstituen dewan pers.
Menurutnya, PJS sudah berada di 23 provinsi. Itu berarti, capaian di 30 provinsi akan segera terwujud dalam tahun ini. “Saya yakin mereka yang menjatuhkan pilihan bergabung bersama PJS adalah wartawan yang penuh kesadaran, meski bisa jadi ada tekanan dan provokasi untuk menghambat pertumbuhan PJS di daerah. Saya memberikan apresiasi kepada semua wartawan yang sudah bergabung di PJS,” ungkap Mahmud yang telah melakukan road show di 7 provinsi di Nusantara.
Turut hadir dalam konsolidasi PJS di Sulsel Fredrich Kusen SSos MSi sebagai Dewan Pembina DPD PJS Sulsel. Fred demikian dirinya dipanggil, merupakan penguji di salah satu lembaga uji dan memiliki lembaga kursus jurnalis sendiri.
Akhirnya Mahmud berharap agar semua pengurus dan anggota mewaspadai segala upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa gerah atau terganggu dengan kehadiran PJS di daerah. Bahkan ada yang secara terang-terangan menggoda anggota PJS untuk keluar dan bergabung dengan organisasi mereka. “PJS bukan saingan, PJS justru hadir untuk bersama-sama dengan lembaga lain mewujudkan visi dan tujuan dari dewan pers.
Ingat, PJS bukan organisasi perusahan pers, tetapi organisasi pers, kita harus pandai membedakannya,” tegas Mahmud Marhaba, yang juga sebagai ahli pers dari dewan pers.**