Blitar – Javanewsonline.co.id | Sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar terus mengintensifkan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini dibuktikan melalui kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan untuk memantau regulasi identitas daerah serta pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), Kamis (23/4).
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, ini menyasar dua instansi strategis, yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan daerah berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjaga Marwah Melalui Lambang Daerah
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan di Bagian Hukum adalah terkait regulasi lambang daerah. Bagi DPRD, lambang daerah bukan sekadar simbol visual, melainkan representasi marwah, sejarah, dan jati diri masyarakat Kabupaten Blitar.
“Kami ingin memastikan bahwa penggunaan dan implementasi regulasi mengenai identitas daerah ini berjalan sesuai ketentuan. Ini penting sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai lokal dan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan,” ujar Nugroho Bayu Laksono.
Ormas Sebagai Mitra Pembangunan
Selain persoalan hukum dan identitas, Komisi I memberikan perhatian khusus pada pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Bakesbangpol. DPRD memandang Ormas memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi sekaligus mengawal program pembangunan di tingkat akar rumput.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I mendorong agar proses pembinaan dan pemberdayaan Ormas dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya, agar setiap organisasi mampu bertransformasi menjadi wadah yang produktif, tertib administrasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat luas.
“Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah adalah kunci. Kita ingin Ormas di Kabupaten Blitar tumbuh secara sehat, berintegritas, dan selaras dengan cita-cita pembangunan daerah,” tegas Nugroho.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kegiatan ini menegaskan posisi DPRD Kabupaten Blitar yang proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan turun langsung ke lapangan, legislatif dapat memotret kendala yang dihadapi perangkat daerah sekaligus memberikan rekomendasi strategis demi perbaikan pelayanan publik.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih harmonis, di mana regulasi identitas daerah terjaga dengan baik dan peran masyarakat sipil melalui Ormas semakin optimal dalam mendukung Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera.( Ida)