Lumpur belum mengering ketika Bupati Donggala menyusuri desa terisolasi, memastikan negara hadir di tengah luka banjir.
Oleh: Syamsir
Hujan belum sepenuhnya meninggalkan Donggala ketika Vera Elena Laruni menapakkan kaki di Desa Wani I. Lumpur masih melekat di jalan, sisa banjir yang sehari sebelumnya mengamuk, memutus jembatan, dan mengisolasi dusun-dusun di pesisir dan perbukitan. Senin pagi, 12 Januari 2026, Bupati Donggala itu datang tidak sendiri. Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ia memilih melihat langsung wajah bencana—bukan hanya laporan di atas meja.
Rombongan bergerak dari satu desa ke desa lain di Kecamatan Labuan dan Tanantovea. Wani I, Wani II, Wani III, hingga Wani Lumbupetigo menjadi persinggahan awal. Di sana, warga masih sibuk membersihkan sisa material banjir dari halaman rumah. Sebagian hanya bisa menatap jalan yang tertutup longsor, berharap alat berat segera datang.
Sekretaris Daerah Donggala, Rustam Efendi, turut mendampingi. Para kepala organisasi perangkat daerah mengikuti di belakang. Mereka menyusuri wilayah terdampak hingga ke Labuan Kungguma, Lumbubaka, dan Labuan Toposo—tepatnya di Dusun Sisere, dusun kecil yang kini terisolasi total akibat longsor.
Di hadapan aparat dan warga, Vera tidak berlama-lama berbasa-basi. Ia meminta semua bergerak cepat. Tanah longsor harus dibersihkan. Akses harus dibuka. Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diminta bekerja tanpa menunggu. “Material longsor harus segera dibersihkan, agar akses warga bisa kembali terbuka,” katanya singkat, namun tegas.
Dari seluruh titik yang dikunjungi, ada dua wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dusun Sisere terkurung material longsor, sementara Desa Labuan Lumbubaka terputus total setelah jembatan penghubung ambruk diterjang banjir. Jalur itu selama ini menjadi nadi aktivitas warga dari mengangkut hasil kebun hingga akses layanan kesehatan.
Solusi sementara pun disiapkan. Pemerintah Kabupaten Donggala merencanakan pembangunan jembatan darurat di Desa Labuan Kungguma. Jembatan permanen di wilayah itu putus total dan tak lagi bisa dilalui. “Kita bangun jembatan sementara agar aktivitas dan mobilitas warga bisa segera pulih,” ujar Vera.
Keseriusan pemerintah daerah ditegaskan lewat penetapan status tanggap darurat bencana. Enam kecamatan masuk dalam daftar: Riopakava, Sindue, Tanantovea, Labuan, Banawa Tengah, dan Banawa. Status itu berlaku selama sepekan, mulai 12 hingga 18 Januari 2026. Dengan status tersebut, proses penanganan darurat dan perbaikan infrastruktur bisa dilakukan tanpa hambatan administratif.
Data sementara BPBD Kabupaten Donggala mencatat banjir yang terjadi pada 11 Januari berdampak pada 20 desa di enam kecamatan. Sepuluh rumah warga mengalami kerusakan, tiga jembatan putus, dan jalan nasional Trans Sulawesi di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, ikut terdampak. Talud di Desa Wani I pun tak luput dari terjangan air.
Di sela peninjauan, Vera beberapa kali berhenti berbincang dengan warga. Mendengar keluhan, mencatat kebutuhan. Di tengah lumpur dan puing, pemerintah daerah mencoba hadir—bukan sekadar sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai saksi langsung dari bencana yang menyisakan pekerjaan panjang bernama pemulihan.