Manado (Sulut) – Javanewsonline.co.id | Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Angkasa Pura, yakni pengelola Bandara Sam Ratulangi, terangkat di Reses anggota DPRD Sulut, Dr Victor Mailangkay SH MH, yang dilaksanakan di Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Kepada legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado ini, masyarakat mengeluhkan petugas Sekurity yang bekerja di PT Angkasa Pura dan tinggal disekitar bandara saat dirumahkan atau dilakukan PHK.

“Ironisnya, mereka diganti oleh orang yang berasal dari luar daerah. Ini sangat memprihatinkan, akan kami tindaklanjuti dan panggil hearing pimpinan Angkasa Pura, bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan di DPRD Sulut,” jelas Victor Mailangkay, kepada Wartawan, Kamis (24/03/2022).

Permasalahan lain yang dikeluhkan, yakni pihak Angkasa Pura melarang masyarakat mengelola lahan berstatus tanah pasini, dengan alasan akan digunakan untuk perluasan bandara.

“Di hearing nanti kami juga akan menanyakan sejauh mana pemanfaatan lahan tersebut dan kalau belum digunakan, sebaiknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah, karena itu tanah mereka,” sahut Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Nasdem ini. Reses yang dipusatkan di kantor Kelurahan dihadiri oleh puluhan masyarakat, serta Lurah Lapangan Kota Manado. (Theresia)