Pelalawan – Javanewsonline.co.id.| udah lebih dari sepekan sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehut!anan (KLHK) bersama anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas produksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan APRIL Group, yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau. Sidak ini dilakukan menyusul lapoyran masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap tanaman kelapa sawit milik warga.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam kunjungannya pada Minggu (11/5/2025), menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengujian lanjutan. “Nanti Pak Dirjen Gakkum akan membawa alat laboratorium untuk verifikasi. Dalam waktu dekat, kami akan membentuk tim untuk mengecek langsung tanah yang diduga terdampak dari landfill agar semuanya jelas,” kata Hanif.

Sementara itu, kerugian mulai dirasakan oleh para petani kelapa sawit. Junaidi, perwakilan kelompok tani dari wilayah Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, mengatakan bahwa produksi sawit mereka menurun drastis. “Biasanya kami bisa panen minimal 3 ton per bulan. Sekarang paling banyak hanya 400 kilogram,” ujarnya seperti dikutip dari Jelajah Riau Televisi.

Berdasarkan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan, tercatat beberapa parameter kualitas lingkungan yang mengkhawatirkan. Hasil laboratorium bernomor 3136-2765/LHU/LKL-PR/X/2017 menunjukkan tingginya kadar zat besi terlarut (1,7 mg/L), pH rendah (5.0), serta tingginya kandungan total coliform (240/100 ml).

Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kadar zat besi yang tinggi dapat merusak jaringan tanaman dan mengganggu keseimbangan seluler. pH tanah yang rendah juga bisa menghambat penyerapan unsur hara penting seperti fosfat dan mengganggu aktivitas mikroorganisme tanah. Selain itu, keberadaan coliform yang tinggi berpotensi menurunkan kualitas air irigasi dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman, meski dampaknya tidak selalu langsung terlihat.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Juhendri, menyatakan bahwa pihaknya mendukung investasi di Riau, namun menekankan pentingnya penyelesaian administrasi sebelum pembangunan dilakukan. “Kami tidak menolak investasi, tapi administrasinya harus lengkap dulu. Jangan dibangun dulu, administrasi menyusul,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).

Di sisi lain, saat dikonfirmasi media pada hari yang sama, perwakilan Humas PT RAPP, Budi Firmansyah, enggan memberikan keterangan terkait kelanjutan investigasi dari KLHK dan kondisi lahan masyarakat yang diduga terdampak oleh limbah cair dari landfill perusahaan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi apakah KLHK akan melakukan penyegelan atau tindakan lanjut terhadap lokasi landfill tersebut. (erizal)