Keerom – Javanewsonline.co.id | Para ASN minta Bupati ambil langkah penyelesaian sebelum akhiri masa jabatan, juga berharap Pansus DPRD Keerom transparan soal penyebab belum terpenuhinya hak-hak ASN.
Kondisi terakhir pemerintahan di Kabupaten Keerom, yang mana beberapa OPD/SKPD di lingkungan Pemkab Keerom saat ini mengalami pemalangan, menjadi atensi dari Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager SHut MUP.
Karenanya, Wabup Keerom berinisiatif mengundang perwakilan ASN dari beberapa OPD untuk melakukan dialog dari hati ke hati. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Wakil Bupati Keerom di Kompleks Kantor Bupati Lama Keerom, pada Senin (11/1/21).
Pada pertemuan itu, selain Wabup juga hadir Asisten I Setda Keerom Daniel P Passanda. Sementara, dari ASN ada perwakilan dari Dinkes, RSUD Kwaingga, Puskesmas, Dinas pendidikan, dinas pertanian, Pol-PP, Bappeda, LPSE dan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, ASN memberikan masukan, usulan dan permintaan kepada Wabup, agar masalah yang ada bisa diselesaikan dan juga meminta kepada Wabup yang juga sebagai Bupati Terpilih periode 2021 – 2024, agar di masa pemerintahan yang akan datang, hal-hal buruk yang menimpa ASN dan pelayanan publik di Keerom tidak terjadi lagi.
Sementara itu, Wakil Bupati Keerom menyampaikan, bahwa apa yang menjadi keluhan atau usulan ASN yang ada akan menjadi catatan baginya untuk dibahas pada rapat terbatas. Ia juga menjelaskan, saat ini DPRD Keerom telah membentuk Pansus untuk mencari penyelesaian atas masalah yang di hadapi ASN Keerom.
Kepada media massa, Wabup yang juga Bupati Terpilih, Piter Gusbager SHut MUP menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif darinya untuk mengetahui apa sebenarnya yang dihadapi dan diinginkan ASN, sehingga berujung pada pemalangan yang notabene berdampak kepada pelayanan public di Keerom.
“Tentunya ada 3 hal, kenapa saya sebagai Wakil Bupati Keerom mengundang mereka. Pertama, saya sebagai Wabup berkepentingan terhadap pelayanan umum masyarakat Keerom. Kedua, kesejahteraan aparatur ASN dan Ketiga, yang terpenting adalah menjaga stabilitas wilayah keerom Ini adalah tugas yang melekat kepada saya sebagai wakil bupati untuk mengawasi seluruh jalannya roda pemerintahan di kabupaten ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bahwa dari pertemuan tersebut, ia mendapatkan banyak keluhan dari ASN Keerom. Mulai dari tidak terbayarnya kinerja triwulan III, insentif dan beberapa hak-hak yang melekat kepada ASN selama tahun 2020. Bahkan aksi ini berlanjut hingga awal tahun 2021, termasuk adanya pemalangan-pemalangan di beberapa OPD dan ini sudah mengkhawatirkan bahwa pelayanan masyarakat akan terganggu. (p.a.m)