Tulungagung – Javanewsonline.co.id | Rabu (26/06) Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung pada Rabu (26/06). Ribuan massa aksi membawa pamflet dan banner yang bertuliskan beberapa tuntutan meminta pergantian PJ Bupati.

Masyarakat menilai PJ Bupati Tulungagung, Heru Suseno, membuat resah dengan video ajakan ngaji ngopi di Kafe Jong Java Kepatihan. Selain itu, kinerja PJ Bupati dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur selama hampir sembilan bulan terakhir.

Selain tuntutan kepada PJ Bupati, ratusan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, menuntut perbaikan jalan di lingkar Waduk Wonorejo yang rusak parah dan hampir tidak tersentuh perbaikan. Mereka juga menuntut status jalan di selingkar wisata tersebut diberikan kepada daerah agar lebih mudah dikerjakan. Waduk Wonorejo tidak memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, bahkan ketika masyarakat menuntut perbaikan jalan, terjadi saling lempar tanggung jawab.

Ketua Aliansi Masyarakat Tulungagung, Arsony, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya tidak adanya keterbukaan informasi, dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurut Arsony, kinerja PJ Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur. “Banyak jalan yang rusak parah di berbagai wilayah Tulungagung, seperti di daerah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir,” terangnya.

Arsony juga mengkritik bahwa PJ Bupati Tulungagung diyakini tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. “Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya dilaksanakan belum terlihat terealisasi hingga akhir bulan Juni 2024,” imbuhnya.

ALMASTA juga menyoroti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan responsif PJ Bupati dengan OPD, Kades, dan masyarakat. “Kelemahan dalam hal tersebut berdampak buruk pada pembangunan, ekonomi, kenyamanan, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tulungagung,” cetusnya.

Aksi ini juga dipicu oleh situasi menjelang pilkada serentak, di mana massa khawatir ketidakberesan dalam pemerintahan akan semakin meruncing. “Mereka menuntut perbaikan nyata dari pemerintah agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono saat menemui massa aksi mengatakan, terkait beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah dan mengambil kebijakan. Marsono menyatakan, kebijakan selingkar waduk menjadi semangat untuk lebih tergerak menyelesaikan masalah Wonorejo. Namun, status jalan di Wonorejo saat ini berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PDT).

“Kami akan mengirimkan tim untuk membahas kondisi jalan di waduk Wonorejo, karena tukar guling antara Perhutani dan PDT pun juga belum selesai. Selain itu, kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR,” jelasnya.

Pihaknya juga menyatakan, terkait tuntutan ALMASTA mengenai pergantian PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno, bahwa DPRD Tulungagung mengusulkan atau mengirim surat kepada Kemendagri, ia tegaskan bukan kewenangan dari DPRD tetapi ada pada Kemendagri. “Harus dibedakan kewenangan legislatif dan eksekutif, itu ranah Kemendagri. Titik,” tegasnya. (JK)