Catatan Mahmud Marhaba

Pekan lalu, perjalanan darat saya dari Pekanbaru menuju Jambi pada Senin, 23 Desember 2024, menghadirkan pengalaman yang penuh ironi. Meskipun perjalanan malam membuat saya sulit menikmati keindahan alam, ada satu hal yang mencuri perhatian saya—dan ini sangat memprihatinkan. Sekitar pukul 02.00 dini hari, kami berhenti di sebuah SPBU di wilayah Jambi untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Di SPBU tersebut, saya menyaksikan sebuah pemandangan mengejutkan. Dua mobil Hiace open cup tampak sibuk mengisi BBM Solar. Tidak seperti kendaraan lainnya yang sabar mengantre, kedua mobil ini tampaknya mendapat akses khusus. Sambil mengamati, saya melihat kedua kendaraan tersebut mengisi BBM tanpa henti, sementara kendaraan lainnya tetap menunggu giliran. Ada yang tidak beres. Dugaan saya semakin kuat bahwa mobil-mobil tersebut dimodifikasi dengan tangki tambahan untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Ketika berbincang dengan beberapa sopir yang sedang mengantre, dugaan saya terbukti. Mereka mengatakan bahwa praktik pengisian BBM Solar oleh kendaraan-kendaraan ini sudah menjadi rahasia umum. Solar subsidi yang seharusnya digunakan oleh masyarakat kecil justru disalurkan ke perusahaan-perusahaan besar yang menggunakannya dalam jumlah besar.

Kerugian Negara dan Lemahnya Pengawasan

Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas segala bentuk penyimpangan yang merugikan negara. Subsidi BBM Solar disediakan untuk rakyat kecil, bukan untuk perusahaan besar. Ironisnya, para pelaku tampak bebas melakukan tindakan ini tanpa takut hukum.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana aparat penegak hukum (APH)? Bagaimana mungkin praktik ilegal ini bisa berlangsung di depan mata mereka? Dari beberapa sumber yang saya dengar, aktivitas ini diduga dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, yang bahkan dijuluki “partai coklat” oleh anggota legislatif di Senayan. Jika benar, ini bukan hanya pengkhianatan terhadap rakyat, tetapi juga penghinaan terhadap aparat yang seharusnya menjaga keadilan dan hukum.

Tantangan Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Praktik ilegal seperti ini menjadi ujian berat bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan subsidi BBM bertujuan membantu masyarakat, tetapi tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini justru menjadi ladang bagi oknum-oknum mencari keuntungan pribadi.

Apa yang terjadi di Jambi ini hanyalah potret kecil dari masalah yang lebih besar yang mungkin juga terjadi di berbagai daerah lain. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Aparat penegak hukum harus turun tangan untuk menindak para pelaku dan pihak yang melindungi mereka. Tidak ada alasan bagi praktik seperti ini untuk terus berlanjut.

Ajakan untuk Bertindak

Sebagai wartawan media siber, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan praktik-praktik ilegal seperti ini. Hanya dengan pengawasan ketat dari masyarakat, penyimpangan seperti ini dapat diminimalkan.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk praktik ilegal yang merugikan negara. Kini, saatnya kita mendukung komitmen itu dengan melaporkan setiap kejanggalan yang kita temui. Keberanian kita sebagai masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan nyata. Mari kita kawal visi besar ini demi Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *