Donggala – Javanews online.co.id | Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Mohamad Rifani Pakamundi, S. Sos., M. Si, memimpin sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2024. Rakor ini dihadiri oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Donggala dan berlangsung di Grand Duta Hotel Kota Palu, pada Senin (16/12/2024).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber dari Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Irwan, S. Pd., M. Si., yang berasal dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Rakor yang bertemakan “Bersinergi dalam Upaya Terintegrasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim” ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Donggala, Moh. Rifani, mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Donggala masih berada di angka 15,30%, dengan jumlah 47.680 jiwa. Angka ini menempatkan Donggala sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Tojo Una-Una.
“Upaya penghapusan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, harus lebih dari sekedar wacana. Dibutuhkan tindakan nyata yang melibatkan inovasi serta peran terintegrasi dari semua pihak,” ujar Rifani.
Lebih lanjut, Rifani menjelaskan bahwa pada bulan Juli lalu, telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) serentak yang bertujuan untuk verifikasi dan validasi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di 156 Desa dan 9 Kelurahan. Hasil dari Musdes tersebut menunjukkan bahwa masih ada desa yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, bahkan beberapa desa tidak melaporkan hasilnya sama sekali.
“Berdasarkan data P3KE tahun 2023, untuk Desil 1 atau masyarakat miskin ekstrim, terdapat 52.428 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, jumlah tersebut berkurang menjadi 48.099 jiwa, atau berkurang sebanyak 4.329 jiwa (8,26%),” ungkap Rifani.
Rifani berharap Tim TKPK dapat terus bekerja dengan lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat. Dengan langkah yang terarah dan tepat sasaran, pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif.
Di akhir sambutannya, Rifani menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. “Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan per kapita saja, tetapi juga harus dilihat dari segi sosial, budaya, dan letak geografis. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing,” tutupnya. (Sub Kopim Setda/Sir)