Serang — Javanesonline.co.id | Pemerintah Provinsi Banten bersama Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Banten menggelar temu media dan diskusi mengenai perkembangan Program Sarjana Penggerak Desa. Kegiatan berlangsung di kawasan Wisata Halal Baduy Outbond, Baros, Kabupaten Serang, Kamis (11/12/2025).
Program Sarjana Penggerak Desa merupakan salah satu agenda prioritas Gubernur Banten yang dirancang untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi warga desa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden yang menekankan pembangunan dari wilayah pedesaan.
Plt. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan, Vicky Febian, mengatakan program tersebut ditujukan bagi masyarakat desa, khususnya keluarga kurang mampu tetapi berprestasi. Ia menuturkan, hingga kini program sudah berjalan di 300 desa.
“Pak Gubernur ingin membantu masyarakat desa mencapai pendidikan sarjana. Ini bukan hanya pemerataan pendidikan, tetapi juga upaya meningkatkan ekonomi warga desa,” ujar Vicky.
Seleksi peserta dilakukan langsung di desa masing-masing untuk mendorong partisipasi dan rasa memiliki. Para mahasiswa diarahkan berkuliah di perguruan tinggi terdekat dan tetap terhubung dengan program pemberdayaan desa. Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp 1 juta per bulan. Setelah lulus, peserta diharapkan kembali mengabdi di desa asal.
Dari sisi kebijakan, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Herman, menjelaskan bahwa dari total 1.552 desa dan kelurahan di Banten, sebanyak 1.238 desa berpotensi menjadi sasaran program. Pemerintah provinsi menyediakan bantuan keuangan Rp 100 juta per desa, dengan Rp 20 juta dialokasikan untuk mendukung mahasiswa peserta program.
“Harapannya, Banten bisa melahirkan 1.238 sarjana desa pertama di Indonesia. Kalau memungkinkan, mereka dapat diwisuda bersama Pak Gubernur,” kata Herman. Ia menambahkan, lulusan program diharapkan berkontribusi pada pembangunan sektor-sektor strategis, antara lain ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Dalam diskusi tersebut, pengurus PJS Banten, Saeroji, menekankan peran media dalam penyebaran informasi pembangunan desa. Menurut dia, pers memiliki fungsi edukatif, informatif, sekaligus menjadi kontrol sosial.
“Kode etik jurnalistik harus terus dijaga. Kebebasan pers tentu harus dibarengi tanggung jawab. Kritik berbasis data akan membantu pemerintah melakukan evaluasi dan menyusun rencana ke depan,” ujarnya.
Pemprov Banten menargetkan penambahan 200 desa pada tahap berikutnya. Seleksi akan dilakukan oleh tim khusus untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Herman menambahkan, penguatan pendidikan tinggi bagi warga desa diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di tingkat lokal. “Mudah-mudahan para peserta tidak hanya mengembangkan dirinya, tetapi juga membangun desanya. Desa adalah sentra pembangunan republik ini,” katanya. (man)