Gowa – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Gowa semakin serius dalam mengakselerasi transaksi digital di lingkungan pemerintahan. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menekankan pentingnya percepatan penggunaan transaksi non-tunai dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Gowa, yang berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (18/3).
Dalam pertemuan yang turut difasilitasi oleh Bank Indonesia tersebut, Darmawangsyah menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
“Suatu kebanggaan bagi kita karena Deputi Bank Indonesia bisa hadir di Kabupaten Gowa untuk memberikan masukan konkret terkait capaian maupun kekurangan kita.
Kami akan menindaklanjuti hal ini dan telah menginstruksikan SKPD terkait untuk mempercepat implementasi transaksi elektronik, khususnya di lingkup pemerintah daerah,” ujar Darmawangsyah.
Salah satu aspek penting yang disorot dalam pertemuan ini adalah penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Hingga saat ini, Kabupaten Gowa menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang belum menerbitkan KKPD.
Darmawangsyah mendesak Bank Sulselbar untuk segera berkolaborasi dalam proses penerbitan kartu tersebut guna mengatasi kendala administratif yang sering muncul dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami di Kabupaten Gowa belum memiliki satu pun Kartu Kredit Daerah. Kami meminta Bank Sulselbar untuk segera menerbitkan kartu ini agar dapat mengantisipasi persoalan terkait uang persediaan, yang selama ini kerap menjadi kendala karena aturan transaksi elektronik. Dengan adanya KKPD, operasional di semua SKPD akan lebih efisien,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darmawangsyah menekankan bahwa setiap SKPD harus memahami implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara menyeluruh.
Ia menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera mengatasi hambatan dalam penerapan transaksi elektronik di Gowa.
“Terima kasih atas evaluasi dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kami berharap langkah ini bisa meningkatkan capaian target pendapatan daerah,” tambahnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan bahwa Gowa merupakan salah satu dari tiga daerah yang dipilih untuk mengikuti High Level Meeting TP2DD.
Ia menilai, Gowa memiliki potensi besar dalam akselerasi digitalisasi, terutama dalam implementasi pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai.
“Pemilihan Gowa sebagai salah satu daerah dalam program ini mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk yang besar, penetrasi smartphone yang tinggi, serta keberadaan infrastruktur perbankan. Semua faktor ini mendukung percepatan digitalisasi untuk kemudahan masyarakat dan efisiensi pemerintah daerah,” ujar Ricky.
Ia juga menekankan bahwa sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah masih menjadi area yang perlu ditingkatkan dalam transaksi digital. Menurutnya, sebagian besar retribusi di Gowa masih dilakukan secara tunai, seperti retribusi kebersihan, keamanan, parkir, dan pariwisata. Jika transaksi di sektor ini bisa beralih ke sistem digital, maka ekosistem digitalisasi di daerah akan semakin kuat.
“Ketika pembayaran PBB dan retribusi daerah sudah digital, maka sektor lain juga akan ikut terdorong, termasuk UMKM. Apalagi saat ini masyarakat cenderung lebih nyaman membayar menggunakan ponsel,” katanya.
Sebagai bagian dari komitmen digitalisasi, pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Gowa dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, serta beberapa SKPD terkait.
Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di Gowa dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah tersebut.(Arb)