Langkah kerja Pengurus DPP Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) melakukan program konsolidasi organisasi di 30 Provinsi dilaksanakan di Mozaik cafe Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (03/08). Maluku Utara merupakan DPD ke 6 yang dikunjungi Pengurus DPP untuk memberikan penguatan terhadap kehadiran PJS di daerah.
Bersama dengan itu juga dilakukan pengukuhan Pengurus DPD PJS Maluku Utara yang memberikan amanah kepada Munawir sebagai Ketua DPD PJS Malut periode 2022-2027.
Dalam sambutannya, Munawir menyampaikan, bahwa kehadiran PJS jangan dianggap sebagai pesaing bagi organsiasi profesi sejenis. Namun lebih dari itu Munawir mengharapkan agar kehadiran PJS akan menerbitkan warna di daerah ini untuk mewujudkan visi PJS menjadikan Pengurus dan anggota menjadi jurnalis kompeten.
“Visi PJS harus kita wujudkan di daerah ini, untuk berupaya menjadikan wartawan kompeten yang juga merupakan program Dewan Pers melalui lembaga uji UKW, apalagi Ketum kita ini penguji UKW di UPN veteran Yogyakarta,” kata Munawir.
Harapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Malut Iksan Arsyad, dimana kompetensi wartawan menjadi harapan para pekerja pers di Maluku Utara.
“Ini tentu harapan bersama kita semua, agar banyak lahir wartawan kompeten di daerah ini,” tegas Iksan dalam sambutannya.
Sementara itu Kepala Biro Adminstrasi Pengda Provinsi Malut, Rahwan Kasuamba mengharapkan agar PJS yang di kukuhkan hari ini akan mampu memberikan nilai tambah atas penyampaian program pemerintah daerah ke masyarakat. “Wartawan merupakan ujung tombak pemberi informasi positif ke publik. Sebagai mitra pemerintah, PJS diharapkan mampu mewujudkan pilar demokrasi ke 4 di tanah air,” ungkap Rahwan.
Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dalam pengarahannya didampingi Ketua DPP PJS Rahman Mustapa, kepada Pengurus DPD PJS Malut menegaskan, PJS merupakan organisasi profesi jurnalis yang memiliki kepentingan untuk menjadikan wartawan kompeten yang bisa disejajarkan dengan wartawan kompeten lainnya, sehingga tidak lagi dianggap sebagai wartawan Bodrex atau wartawan abal-abal.
“Jangan ada lagi diskriminasi terhadap pekerja pers di tanah air. PJS siap melucuti stempel wartawan bodrex dan wartawan abal-abal yang selama ini diberikan kepada mereka yang belum berkesempatan mengikuti UKW. Inilah yang menjadi program utama PJS dibidang pendidikan dan pelatihan,” tegas Mahmud, yang sukses menghantarkan organisasi perusahan pers JMSI menjadi konstituen Dewan Pers.
Dirinya pun memberikan apresiasi terhadap pemahaman Pengurus dan anggota PJS Malut terhadap kehadiran organisasi profesi seperti PJS. Ia senang Pengurus dan anggota memahami benar perbedaan antara organisasi perusahaan pers dan organsiasi profesi wartawan.
Sikap pengurus inilah yang kemudian mendapat jempol dua jari dari Ketum PJS. Kehadiran PJS kini sudah ada di 23 provinsi, setelah calon Pengurus DPD PJS Sulawesi Tengah berkomitmen mendirikan PJS.
“Bagaikan bola salju, kehadiran PJS disetiap daerah berkembang cepat, sehingga target konsolidasi PJS di 30 provinsi segera terwujud hingga akhir tahun ini,” ungkap Mahmud mengakhiri sambutannya, sambil menyerahkan SK Pengurus DPD PJS Maluku Utara. **