Serang,– Javanewsonline.co.id | Serang – Javanewsonline.co.id | DPRD Banten menggelar Rapat Paripurna dengan 2 agenda yakni; Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda Usul Gubernur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah dan Pendapat Gubernur Terhadap Penjelasan DPRD Banten Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (10/11).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni, dihadiri pula oleh Pj Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar beserta unsur Forkopimda lainnya.

Agenda pada rapat ini terdiri dari, 1. Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan panitia Pansus IV Raperda Usul Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

2. Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda Usul DPRD Provinsi Banten dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda Usul DPRD tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

H Fahmi Hakim menyampaikan perlu mendapat tanggapan dan atau jawaban dari PJ Gubernur Banten berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2020 Pasal 11 Ayat 3 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Banten, bahwa dalam rancangan Raperda berasal dari Gubernur meliputi kegiatan, diantaranya, penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna Raperda, pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda, dan tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

Pj Gubernur Banten mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi atas usulan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah.

Selain itu, dijelaskan bahwa pencabutan Perda yang diusulkan ini pada hakekatnya tidak akan menimbulkan dampak terhadap kebijakan atau program Pemerintah Provinsi. “Hal ini dikarenakan Perda yang dicabut tersebut adalah Perda yang secara kewenangan muatan dasar pembentukan dan sesuai dengan asas peraturan perundangan, serta sesuai dengan hasil analisis pencabutan Perda merupakan solusi Pemprov Banten dalam memiliki Perda yang efektif dan efisien,” tandasnya. (Adv)