Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten terus mengintensifkan program Integrasi Layanan Primer (ILP) hingga ke tingkat pedesaan sebagai bagian dari upaya mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan mengedepankan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, Dinkes Banten bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat, dari yang tinggal di kota hingga di pedesaan, mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
Program ILP, yang di-launching secara nasional pada tahun 2023, menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dinkes Banten mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan ILP di wilayahnya, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan siklus hidup individu, keluarga, dan masyarakat.
“Integrasi Layanan Primer ini merupakan upaya kami untuk mengoordinasikan dan memperkuat berbagai layanan kesehatan di tingkat dasar, dari yang bersifat promotif dan preventif, hingga yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan paliatif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan primer ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari penguatan upaya promotif dan preventif, hingga menyediakan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama dari ILP adalah memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi, dengan pemantauan situasi kesehatan per desa/kelurahan menggunakan dashboard kesehatan. Selain itu, Dinkes Banten juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Meski capaian SPM pada 2022 masih belum memadai, dengan sebagian indikator belum mencapai target 100%, Dinkes Banten terus berupaya keras untuk mewujudkan target tersebut. “Dengan pelayanan kesehatan primer yang lebih kuat, kami yakin target SPM akan tercapai. Masyarakat harus semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas,” tambahnya.
Dinkes Banten juga mengacu pada transformasi sistem kesehatan Indonesia yang mengusung 6 pilar utama, termasuk transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta teknologi kesehatan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, transformasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional, termasuk di Provinsi Banten.
Salah satu langkah penting dalam program ILP adalah penguatan upaya preventif, yang mencakup imunisasi rutin yang kini diperluas dari 11 menjadi 14 jenis vaksin, screening untuk 14 penyakit prioritas seperti tuberkulosis, kanker payudara, kanker usus, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Tak kalah pentingnya, Dinkes Banten juga melibatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Posyandu di era transformasi ini dibentuk melalui prakarsa pemerintah desa dan masyarakat setempat, serta diatur dalam peraturan desa atau peraturan bupati/walikota.
“Posyandu merupakan ujung tombak kami dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kami yakin kesehatan masyarakat Banten akan semakin terjaga dan meningkat,” tutup Kepala Dinkes Provinsi Banten. Dinas Kesehatan Provinsi Banten berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan ILP di seluruh wilayah, guna mencapai SPM yang optimal dan menciptakan masyarakat Banten yang sehat dan produktif. (Adv)