Ogan Komering Ilir – Javanewsonline.co.id | Pemerintahan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki Supri, dihadapkan pada tantangan besar akibat defisit anggaran sebesar Rp560 miliar yang diwariskan pemerintahan sebelumnya Senin (18/3). Berbagai kalangan menilai kondisi ini sebagai “kado pahit” yang harus segera disikapi dengan langkah tegas guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan daerah.
Dorongan untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaan anggaran OKI semakin menguat. Aktivis, mantan anggota DPRD, dan pemerhati sosial politik Sumatera Selatan menekankan pentingnya transparansi dalam menelusuri aliran anggaran yang menyebabkan defisit besar tersebut.
Salim Kosim Sip dari Pusat Riset Kebijakan Publik dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA) Sumsel menilai defisit ini sebagai akibat dari pembangunan yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
“Ini terjadi karena besar pasak daripada tiang,” ujarnya saat dihubungi, Senin (17/3). Salim juga menyoroti ketidaksesuaian antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasinya. Ia menegaskan bahwa audit forensik adalah langkah yang harus diambil pemerintahan Muchendi.
“Harus ada keberanian untuk mengambil langkah politik yang mungkin tidak populer di kalangan pejabat, tetapi sangat penting demi kepentingan masyarakat OKI ke depan,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD OKI periode 2004-2009, Edison Aslan, menyebut defisit ini terjadi akibat lemahnya kontrol keuangan di pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti penganggaran kendaraan dinas (mobdin) yang dinilainya tidak efisien.
“Tiap tahun selalu ada penganggaran mobil dinas. Jika satu OPD menganggarkan satu unit dengan harga Rp400 juta, bayangkan jika ada lima dinas yang mengajukan. Berapa banyak uang daerah yang habis untuk itu?” katanya.
Edison juga menemukan indikasi pemborosan anggaran dalam pengadaan barang, seperti pendingin ruangan (AC) yang dibiayai melalui dua rekening berbeda dengan total anggaran mencapai Rp800 juta per tahun.“Kalau fungsinya sama, kenapa harus double? Ini jelas pemborosan,” tambahnya.
Pemerhati sosial politik Sumatera Selatan, Drs. Iklim Cahya, MM, menilai defisit anggaran ini mencerminkan perencanaan keuangan yang tidak rasional, terutama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Ini menunjukkan kemungkinan pihak Badan Anggaran DPRD tidak membahasnya secara teliti. Prediksi dan kalkulasi pendapatan juga tidak akurat, baik dari pusat maupun PAD,” ungkapnya.
Menurutnya, defisit sebesar Rp560 miliar adalah cerminan kecerobohan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kurangnya ketelitian dari Badan Anggaran DPRD.
“Defisit yang kini menjadi utang daerah jelas akan menyulitkan pemerintahan baru Muchendi-Supriyanto, apalagi dengan kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan,” ujarnya.
Iklim mendorong agar pemerintahan Muchendi segera melakukan audit khusus terhadap anggaran yang menyebabkan defisit tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, terutama terkait kualitas proyek yang tidak sesuai dengan anggaran, maka pemerintah diharapkan hanya membayar sesuai hasil audit.
“Jika ada proyek yang tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, maka pemerintahan Muchendi-Supri harus berani hanya membayar sesuai hasil audit. Ini demi penyelamatan keuangan daerah,” tegasnya.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, pemerintahan Muchendi kini ditantang untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi defisit anggaran ini. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal OKI ke depan. (ir/tris)