Keerom – Javanewsonline.co.id | Setelah Bupati Keerom dilaporkan ke Polres Keerom pada Kamis (21/1/2021) lalu, kini guru-guru kembali ke Polres Keerom untuk mendapat kejelasan dari pemerintah daerah guna merealisasikan sejumlah tuntutan yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Pertemuan bertempat di aula Polres Keerom, Swakarsa Distrik Arso, Rabu 27/2021.
Nampak dalam pertemuan tersebut hadir Kepala BPKAD Triswanda Indra, Kadis P dan K, para guru dan staf di dinas P dan K, serta Kapolres Keerom sebagai pihak yang memediasi pertemuan. Namun Bupati Keerom, Muh Markum SH MH MM tidak hadir dalam pertemuan itu.
Kapolres Keerom AKBP Emile Reisitei Hartanto SIK menyampaikan, bahwa pertemuan di aula Polres Keerom dihadiri oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Keerom, bersama dengan Kepala BPKAD dan Kapolres Keerom yang memfasilitasi.
Mediasi tersebut khusus bagi tenaga pendidik yaitu guru-guru dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMA yang mengajar di Kabupaten Keerom, untuk berdiskusi terkait hak-hak ataupun harapan para guru di Kabupaten Keerom agar bisa terealisasi.
“Dengan dibuatnya kegiatan di Polres ini, sekiranya dapat menciptakan keamanan, agar masyarakat terlebih para guru atau tenaga pendidik, bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik kepada Pemerintahan daerah, dibantu oleh pihak kepolisian bersama-sama mencari solusi guna menemukan jalan yang baik,” ungkapnya.
Pada saat yang sama, Kepala BPKAD, Triswanda Indra menyampaikan, bahwa sampai pada tanggal 31 Januari, ia tidak menerbitkan SP2D atau melakukan transaksi, oleh karena situasi yang tidak memungkinkan.
“Jadi proses itu akan dilakukan dengan solusi ditetapkan sebagai Silva tahun sebelumnya melalui Perbup, karena memang proses SP2D tidak diterbitkan, sebab kondisi situasional kantor pada tanggal 30-31 tidak memungkinkan, dengan isu ancaman dan segala macam yang mengakibatkan banyak kantor tidak aktif bekerja,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa regulasi tersebut sudah ditetapkan, kemudian ada satu regulasi lagi yakni Perbup no 1 tentang pengeluaran kas mendahului penetapan APBD 2021, ini semua merupakan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
“Dua aturan inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses pembayaran khusus yang bersumber pada Tamsil, sedangkan kinerja sendiri kita masih mencari regulasinya, karena sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kita tahu bersama dalam Perpres 94, Keerom mendapatkan pengurangan 60 M lebih, jadi kita tidak bisa membayar kinerja karena kekurangan dana,” kata Indra.
Karena tersisa lima dinas, maka demi rasa keadilan berdasarkan hasil rapat, Pemda mencoba menyesuaikan didalam APBD 2021 menjadi Hutang Beban Tetap, dan ini ada mekanismenya dan tidak bisa langsung dibayar, hal ini berbeda dengan Tamsil,” tuturnya.
Untuk kinerja menunggu regulasi, sebab harus dialokasikan dulu kedalam APBD 2021 sebagai Hutang Beban Tetap Belanja. Setelah itu nanti ada mekanisme Perbup dan proses pencairannya juga akan dilakukan kemudian setelah dilakukan verifikasi. “Itu solusi untuk kinerja lima SKPD yang terjadi pemalangan kantor sampai pada saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan dari tenaga guru, Edi Yonatan kepada media menuturkan, bahwa mediasi ini dilakukan bersama dengan para guru dan Kepala sekolah dalam membicarakan perihal hak-hak berupa uang lauk pauk, kinerja, sertifikasi guru, dan juga hak-hak dari paket A, B dan C penyetaraan.
Untuk paket A, B dan C penyetaraan sudah ada kesepakatan pada hari Senin nanti akan dibayarkan. Lebih lanjut ia mengatakan, Kepala BPKAD akan membuat surat pembayaran yang langsung akan diberikan kepada dinas P dan K Kabupaten Keerom. Ia juga meminta kepada dinas P dan K, agar hal tersebut bisa dipercaya dan siap dibuatkan SPN nya agar enam item itu bisa dibayarkan pada hari Senin 4 Februari 2021. “Catatannya bahwa jika hari Senin tidak dibayarkan, maka kami akan kembali ke Polres Keerom dan kembali melaporkan,” tegasnya. (Panji)