Tulungagung – Javanewsonline.co.id | Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Jumat (25/8).
Aksi ini merupakan upaya lanjutan untuk menekan dan memantau tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi “Almasta Jilid 2” pada 26 Juni 2024 lalu.
Ketua ALMASTA, Arsoni, menyatakan bahwa tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk memastikan langkah konkret yang telah diambil oleh DPRD terkait dokumen tuntutan yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Namun, kehadiran mereka diwarnai kekecewaan lantaran pimpinan DPRD tidak berada di kantor saat mereka tiba.
“Kami datang untuk meminta klarifikasi mengenai tindak lanjut dari tuntutan kami, namun sayangnya Ketua DPRD tidak ada di tempat. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” ujar Arsoni.
Dalam aksi tersebut, Arsoni juga menegaskan bahwa ALMASTA tidak terafiliasi dengan pihak DPRD, menepis tuduhan bahwa organisasi mereka dikendalikan oleh lembaga tersebut.
Ia mengkritisi pengajuan nama Heru Suseno sebagai Penjabat Bupati Tulungagung oleh DPRD, mengingat Heru sebelumnya pernah menjadi sasaran protes dari ALMASTA.
Menanggapi aksi ini, Fendi Kustrianto, Kabag Umum DPRD Tulungagung, berjanji akan segera menyampaikan aspirasi yang disampaikan ALMASTA kepada pimpinan DPRD. “Aspirasi ini akan kami teruskan secepat mungkin kepada Ketua DPRD,” katanya.
Namun, ketidakhadiran Ketua DPRD Tulungagung Marsono menjadi sorotan tajam dari para anggota ALMASTA. Salah satu anggota menyuarakan kekecewaannya dengan keras, menilai bahwa Ketua DPRD tidak berani bertemu dengan masyarakat yang ia wakili.
“Kami ini masyarakat, mengapa Ketua Dewan tidak berani menemui kami? Jika tidak ada tanggapan, ALMASTA akan menggelar Demo Jilid III dengan massa yang lebih besar,” ancam seorang anggota ALMASTA.
Aksi ini juga menarik perhatian publik dengan simbolisasi dua kerupuk yang dibawa oleh Mashuri, salah satu anggota ALMASTA. Dua kerupuk yang sudah “mlempem” atau melempem itu dijadikan simbol kelambanan kinerja Ketua DPRD Tulungagung.
“Ini simbol, Ketua Dewan Tulungagung kalau dibiarkan bisa menjadi mlepem seperti opak,” ujarnya, menyindir tajam.
ALMASTA berharap agar pertemuan dengan Ketua DPRD dapat segera dijadwalkan sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru, sehingga tuntutan mereka dapat diperjuangkan demi kepentingan masyarakat Tulungagung.
Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan ini, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung. (JK)