Blitar – Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung pada Selasa malam, 4 November 2025, di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S, S.H, M.Kn, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada Senin, 3 November 2025, di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan resmi atas Ranperda APBD 2026. Dalam forum paripurna kali ini, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum berisi masukan, saran, dan catatan kritis terhadap arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah tahun mendatang.
Beberapa fraksi menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan UMKM. Fraksi lain menekankan perlunya efisiensi belanja aparatur dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
Usai penyampaian, dokumen Pandangan Umum Fraksi secara simbolis diserahkan kepada Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdiyansah, yang mewakili pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masukan dari legislatif tersebut.
Agenda berikutnya, yakni Penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi, 5 November 2025. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD sebelum disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Melalui mekanisme pembahasan yang transparan dan akuntabel, DPRD Kabupaten Blitar berharap Ranperda APBD 2026 dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin APBD benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar dokumen anggaran,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Dengan demikian, proses politik anggaran di Kabupaten Blitar tahun ini diharapkan berjalan dinamis namun tetap konstruktif, mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (Ida)