Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, bersama rombongan Komisi II DPR RI, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 8, Kota Serang
oleh : TIman
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mendampingi rombongan Komisi II DPR RI untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 8, Kota Serang, Rabu (13/11). Program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Banten untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi siswa di tingkat SMAN/SMKN di provinsi tersebut.
Dalam peninjauan tersebut, Al Muktabar menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, terutama di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, seperti SMAN dan SMKN. “Kami sudah menerima uraian tugas terkait pelaksanaan program ini dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.
Pj Gubernur menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, Provinsi Banten mengutamakan pemberdayaan siswa SMKN dengan jurusan tata boga, mengingat mereka sudah memiliki keterampilan yang memadai di bidang tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyebaran program MBG sekaligus memberikan manfaat langsung bagi siswa yang terlibat.
Untuk memastikan kualitas gizi yang tepat, Pemprov Banten bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam merancang komposisi gizi yang sesuai dengan ketentuan. Al Muktabar juga menekankan bahwa program MBG ini bukan hanya tentang pemberian makan bergizi, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Banten.
“Program ini merupakan kelanjutan dari upaya kami untuk menurunkan angka stunting yang sudah menunjukkan hasil positif. Kami terus bekerja melalui berbagai program, termasuk dapur PKK dan Posyandu, untuk mendukung perbaikan gizi anak usia 0 hingga 60 bulan,” tambahnya.
Ketua rombongan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karyasuda, mengapresiasi langkah inovatif yang diambil Pemprov Banten dalam program MBG. Ia mengungkapkan, melibatkan siswa SMKN dalam pelaksanaan program tidak hanya menjadikan mereka penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berperan dalam mata rantai penyediaan makanan bergizi.
“Saya rasa program ini patut dicontoh oleh daerah lain. Selain itu, penting untuk melibatkan UMKM dalam program ini, karena ini menunjukkan bahwa sektor swasta juga memiliki peran besar dalam mendukung pemerintah dalam program ini,” ujar Rifqinizamy.
Lebih lanjut, Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program MBG. “Kami pastikan bahwa anggaran yang disalurkan akan diaudit oleh BPK, sehingga pelaksanaan program ini bisa dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan,” tuturnya.
Pelaksanaan program MBG di Banten merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Melalui pemberdayaan siswa SMKN dan keterlibatan UMKM, program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga membangun ketahanan gizi masyarakat secara lebih berkelanjutan. Pemprov Banten berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini, dengan memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi anggaran, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.