Pelalawan- Javanewsonline.co.id | Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Komisi I, Anton Sugianto S.Ud, menyuarakan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan konflik agraria yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti PT Sari Lembah Subur (SLS), PT Mekar Alam Lestari (MAL), dan PT Serikat Putra.
Hari ini, aksi demonstrasi besar-besaran di Kecamatan Pangkalan Kuras menutupi akses jalan lintas timur, menarik perhatian publik.
Konflik agraria di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas. Ratusan massa melakukan aksi demo sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan mereka terhadap Pemda dan Tim Gerakan Reforma Agraria (GTRA) yang dinilai tidak serius menangani masalah ini.
Anton Sugianto S.Ud, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Komisi I, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemda dan GTRA yang dinilai lambat dalam menyelesaikan konflik lahan. Ia menyoroti bahwa hari ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemda dan GTRA untuk mengambil langkah serius dalam menangani masalah konflik agraria.
“Saya sangat kecewa dengan Pemda dan Tim GTRA yang tak kunjung usai persoalan konflik lahan ini,” tegas Anton Sugianto. Ia menambahkan bahwa pemanggilan berkali-kali terhadap perusahaan-perusahaan terkait dan rapat yang dilakukan belum memberikan hasil yang memuaskan. Anton berharap agar Bupati dapat turun tangan langsung dan bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan konflik ini.
Komisi I DPRD Pelalawan berencana untuk memanggil Tim GTRA agar dapat mempertanyakan sejauh mana penanganan konflik ini. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan dengan serius dan meminta kehadiran Bupati tidak hanya sebagai seremonial, melainkan untuk berkontribusi langsung dalam menangani konflik agraria ini.
“Demo berkali-kali dan rapat berkali-kali tak kunjung ada respon yang serius dari pihak Pemerintah Daerah. Saya berharap kepada Bupati untuk pasang badan bersama masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini,” tandas Anton Sugianto S.Ud.
Pertemuan antara Komisi I DPRD Pelalawan, Tim GTRA, dan perusahaan-perusahaan terkait diharapkan dapat membuka jalan untuk penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. (Erizal)