Bangkalan — Javanewsonline.co.id | Ratusan warga Desa Dlemer, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, berbondong-bondong menghadiri seminar peningkatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar pada akhir pekan, Minggu, 28 Juni 2026. Acara ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.

Selain dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, forum ini juga dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) yang dipimpin oleh Giyanto beserta jajarannya.

Dalam pemaparannya, Giyanto menekankan pentingnya keseimbangan antara hak-hak kemanusiaan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu poin krusial yang disorot oleh Kemenham adalah program perlindungan finansial bagi masyarakat di tingkat daerah.

“Perlindungan finansial menjadi sasaran utama karena kami melihat masih lemahnya aduan dan acuan hukum, khususnya bagi masyarakat di tingkat daerah ataupun pedesaan,” ujar Giyanto dalam pidato singkatnya.

Tiga Tuntutan Utama Warga Arosbaya

Forum seminar ini juga menjadi ruang terbuka bagi warga untuk melakukan dialog interaktif. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada tiga poin utama yang menjadi aspirasi dan desakan dari masyarakat serta Pemerintah Desa (Pemdes) Dlemer, antara lain:

• Kesejahteraan Sektor Pertanian: Warga meminta jaminan kesejahteraan dan perlindungan hak bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
• Pembangunan Infrastruktur: Masyarakat mendesak agar pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Arosbaya dijadikan sebagai salah satu prioritas utama program Kemenham.
• Pengembangan Pariwisata: Warga berharap fasilitas pariwisata lokal dikelola dengan baik dan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya oleh para pemangku kebijakan terkait.

Berharap Bukan Sekadar Pencitraan

Pemerintah Desa beserta masyarakat Dlemer menegaskan bahwa mereka tidak ingin forum dialog ini hanya menjadi ajang seremonial atau pencitraan politik semata. Mereka menuntut adanya langkah konkret dan pertanggungjawaban nyata dari Kemenham pasca-acara tersebut.

“Kami berharap orasi dan janji yang disampaikan tidak berhenti di forum ini saja. Kami butuh realisasi nyata yang langsung menyentuh masyarakat di desa kami,” ujar salah satu perwakilan pemdes.(WAHID)