OKI –Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tekanan fiskal cukup berat menjelang tahun anggaran 2026. Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah ini dipastikan turun signifikan sebesar Rp241 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama
pemerintahannya.“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD). Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10).
Muchendi menekankan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran bersama DPRD secara selektif agar program prioritas tetap berjalan. Fokus efisiensi, kata dia, akan diarahkan tanpa mengganggu layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.
“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut kita akan melakukan realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat,” kata Muchendi.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi situasi fiskal ini. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, hingga dukungan legislatif dan masyarakat disebutnya sebagai kunci menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang hadir dalam peringatan Hari Jadi OKI itu menekankan agar kebijakan efisiensi tidak dijalankan secara serampangan. Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda yang harus ditangani berdasarkan skala prioritas.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Pilah belanja yang perlu dan tidak perlu. Sebagai pejabat politik, janji kita kepada masyarakat itu yang harus menjadi super prioritas,” ujar Deru.
Ia mengingatkan seluruh elemen di daerah agar mempererat kerja sama dan kerukunan. Deru menilai tantangan pembangunan yang dihadapi kepala daerah saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu, terutama dengan dinamika fiskal yang semakin ketat.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini berbeda dengan yang kami hadapi dulu bersama Pak Ishak Mekki saat beliau Bupati OKI dan saya di OKU Timur,” tambah Deru.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) OKI, Farlidena Burniat, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menutup potensi kekurangan dana. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian belanja di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bupati sudah memanggil seluruh kepala OPD untuk menghitung ulang kebutuhan belanja. Kami juga berkoordinasi dengan Bappeda agar kalkulasi pembiayaan APBD tetap realistis, dengan mengacu pada potensi PAD yang ada,” ujarnya.
Menurut Farlidena, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 23 September 2025, alokasi TKD untuk Kabupaten OKI tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,908 triliun. Jumlah ini turun Rp241 miliar dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp2,150 triliun.
Meski menghadapi pengurangan cukup besar, kata Farlidena, arah kebijakan daerah tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya konsistensi visi-misi kepala daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Prinsipnya, janji kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai tidak boleh dikurangi, sementara efisiensi diarahkan pada belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal yang meningkat, Pemerintah Kabupaten OKI berupaya menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Pelayanan kepada rakyat adalah komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegas Bupati Muchendi. (IR)