Serang – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp 8,79 triliun atau 83,74 persen dari target Rp 10,50 triliun.
Kepala Bapenda Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi Rp 5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp 6,93 triliun. “Ini hasil kerja bersama dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Namun, optimalisasi masih perlu diperkuat,” ujar Berly, Senin (1/12/2025).
PKB dan BBNKB Tetap Jadi Andalan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang PAD terbesar dengan realisasi Rp 5,13 triliun atau 82,14 persen. Meski demikian, Berly mengakui penurunan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat meningkatnya kendaraan listrik yang dikenai tarif nol persen dan pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
Untuk meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun, Bapenda akan mempercepat penagihan lapangan dan menyisir potensi tunggakan pajak.
Program Patuh Pajak dan Insentif Tahun Depan
Pemprov Banten meluncurkan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor, berlaku 24 November–20 Desember 2025, yang mencakup penghargaan bagi wajib pajak yang rutin membayar lima tahun berturut-turut serta undian elektronik bagi wajib pajak yang membayar pajak melalui kantor Samsat, Samling, atau kanal digital. Pengundian dijadwalkan pada 21 dan 23 Desember 2025.
Bapenda juga mengusulkan kebijakan insentif diskon pajak untuk pembayaran lebih awal pada 2026. “Fokus kami adalah mengapresiasi yang patuh, bukan menunggu penunggak,” kata Berly.
Strategi Pajak Alat Berat dan PBBKB
Terobosan lain dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana perusahaan diwajibkan melunasi pajak alat berat sebelum memperoleh surat izin terkait. Sementara penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diperkuat melalui koordinasi data dengan BPH Migas dan Pertamina.
Pemprov juga mendorong perusahaan memindahkan kendaraan operasional ke plat Banten agar kontribusi PKB mendukung pembiayaan infrastruktur jalan. Sekitar 220 kendaraan di Bojonegara dan Pulau Ampel akan segera melakukan balik nama.
Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dan Peran ASN
Bapenda meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penyelesaian tunggakan, pendataan ulang aset, dan efektivitas persyaratan pembayaran pajak untuk penerbitan izin KIR. Selain itu, kinerja penagihan PKB oleh ASN akan diintegrasikan ke evaluasi tunjangan pegawai.
Berly optimistis target pendapatan 2025 dapat tercapai melalui percepatan penerimaan, penguatan strategi, dan dukungan masyarakat. “Target pendapatan bukan sekadar angka, tetapi bagian dari ikhtiar bersama membangun Provinsi Banten,” ujarnya. (Fah)