Takalar – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Desa Tamasaju menggelar Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, bagi kelompok kerja (Pokja) SDGs, bertempat di Aula Kantor Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Masyarakat yang mengikuti Bimtek Pemutakhiran Data sebanyak 55 orang peserta, dan diadakan pada Sabtu (24/6).

Menurut Kepala Desa Tamasaju Abdul Asis SSos NLP, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pokja SDGs desa dalam rangka pemutakhiran data, baik dari sisi teknis maupun kualitas data.

“SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, SDGs desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif gerakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Sedangkan Peserta Bimtek merupakan kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kepala desa.

Kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Camat Galesong Utara Sumarlin SPd. Dalam sambutannya Sumarlin menyampaikan pentingnya kualitas data.

“SDGs ini sangat penting untuk panduan dalam menentukan perencanaan dan arah kebijakan pembangunan desa secara berkelanjutan, jadi mari kita benahi data-datanya,” ujar Camat Galesong Utara.

Acara tersebut dihadiri oleh Kordinator P3MD dan TA P3MD Kabupaten Takalar, Pendamping Desa, Camat Galesong Utara, Ketua TP PKK Desa, BPD dan Imam Desa, Kepala dusun, Kader desa dan Karangtaruna Desa Tamasaju.

“Sasaran utama pendataan SDGs desa, untuk mengetahui kondisi masyarakat desa, sebab kondisi masyarakat bervariasi, sehingga perlu adanya pendataan atau pemutakhiran data, agar Pemdes memiliki basic data yang terbaru, sehingga mempermudah kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa SDGs merupakan perbaikan data desa untuk memutakhirkan data Indeks Desa Membangun (IDM).

Dengan adanya pemutakhiran data desa ini, jelasnya, nantinya akan menentukan status suatu desa. Status tersebut meliputi desa tertinggal, desa berkembang, atau desa mandiri.

“Jadi, data harus berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. dengan jenis pendataan dalam bentuk kuisioner yang tersedia dalam aplikasi SDGs,” pungkasnya. (Syarifuddin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.