Oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
Jelang dua tahun perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, panggung politik tanah air diwarnai oleh sebuah catatan angka yang cukup mencolok. Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) merilis tingkat kepuasan publik di angka 79,3 persen, bahkan tingkat kepercayaan menembus 82,1 persen.
Angka ini tentu bukan raihan kecil. Ia hadir di tengah lanskap politik yang dinamis, riuh, dan kerap diuji oleh berbagai gelombang termasuk dinamika hukum dan konstitusi yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Wakil Presiden. Namun, di balik gemerlap angka statistik yang tinggi tersebut, akal sehat kita diajak untuk tidak terlena. Angka-angka persentase tidak boleh menjadi ilusi yang meninabobokan, melainkan harus dibaca sebagai amanah sekaligus peringatan dini (early warning) yang menuntut kerja nyata yang jauh lebih keras.
Menembus Batas, Menyentuh Hati
Jika kita menelisik lebih jernih, tingginya angka kepuasan tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Ada denyut harapan masyarakat yang direspons dengan cepat oleh pemerintah. Berdasarkan temuan INES, publik amat mengapresiasi ketegasan dan kecepatan eksekusi program yang berpihak pada rakyat kecil (78,2 persen).
Di kancah internasional, strategi diplomasi luar negeri yang berorientasi pada penguatan ekonomi nasional turut mendulang apresiasi tinggi hingga 80,3 persen. Begitu pula dengan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (78,2 persen) serta komitmen dalam penanganan kesejahteraan sosial dan pemberantasan korupsi yang konsisten berada di kisaran angka positif yang sama. Publik melihat adanya political will yang kuat dari sang kepala negara untuk menghadirkan negara di tengah-tengah warganya.
Namun, sebagaimana watak sejati dari jurnalisme dan pemikiran yang kritis-konstruktif, kita wajib melihat sisi lain dari keping mata uang yang sama. Angka tinggi itu ternyata menyisakan kontradiksi yang menusuk nurani di sektor riil kehidupan sehari-hari.
Jerit Dapur dan Lapangan Kerja: Ujian yang Belum Usai
Di sinilah letak ujian terberat pemerintahan hari ini. Ketika mayoritas puas pada aspek ketegasan kepemimpinan dan diplomasi, sektor yang paling esensial bagi perut rakyat justru menunjukkan rapor merah.
Angka kepuasan terhadap penanganan ekonomi dan harga kebutuhan pokok anjlok di angka 50,8 persen, di mana 54,8 persen responden secara jujur mengeluhkan tingginya harga-harga kebutuhan di pasar. Tidak berhenti di situ, kepuasan terhadap penyediaan lapangan kerja juga berada di titik nadir yang sama: 50,7 persen.
Data ini adalah alarm keras. Dukungan politik yang kokoh di atas kertas tidak akan bermakna apa-apa jika kantong-kantong kehidupan rakyat di tingkat bawah terus mengalami kekeringan. Harga beras, minyak, cabai, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan adalah bahasa sehari-hari wong cilik. Pemerintah harus mendengar jeritan ini dengan hati yang terbuka, karena legitimasi moral tertinggi sebuah kekuasaan diukur dari seberapa terjangkaunya harga bahan pokok dan seberapa mudahnya rakyat mencari nafkah secara halal.
Bayang-Bayang Konstitusi dan Ketenangan Bernegara
Selain urusan dapur, ujian lain datang dari panggung hukum dan politik nasional. Dinamika sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi memang belum secara masif menggerus angka kepuasan survei yang diambil pada pertengahan September lalu. Boleh jadi, masyarakat saat ini masih mampu memisahkan antara penilaian kinerja harian Presiden dengan kemelut hukum yang mendera lingkaran kekuasaan di tingkat yudikatif.
Namun, para pemimpin bijak tahu bahwa ketenangan hari ini bisa berubah menjadi badai jika ketidakpastian politik dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus bersikap dingin, tegak lurus pada konstitusi, dan membiarkan proses peradilan berjalan secara merdeka tanpa intervensi kekuasaan. Keadilan yang ditegakkan secara jujur dan transparan adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional. Perpecahan elite hanya akan menguras energi bangsa dan menjauhkan kita dari fokus utama kesejahteraan rakyat.
Melangkah ke Depan: Menjaga Amanah, Mendengar yang Kritis
Oleh karena itu, capaian 79,3 persen harus diletakkan pada proporsi yang pas: ia adalah modal sosial (social capital) yang besar untuk berbenah, bukan tiket untuk berpuas diri. Agar angka tersebut tidak luntur ditelan gerus waktu, setidaknya ada tiga langkah fundamental yang mendesak untuk dieksekusi:
Pertama, arahkan seluruh daya dan upaya negara untuk menjinakkan harga kebutuhan pokok dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja baru. Sentuh langsung urat nadi ekonomi rakyat bawah.
Kedua, jaga transparansi dan integritas program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis. Pastikan ia tepat sasaran, bersih dari segala bentuk penyelewengan, dan benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang kokoh.
Ketiga, jangan pernah alergi terhadap kritik. Angka 17,4 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas adalah suara-suara jujur yang justru harus didengar dengan seksama. Demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh koor pujian, melainkan oleh koreksi yang jujur demi perbaikan bersama.
Pada akhirnya, kekuasaan yang amanah adalah kekuasaan yang senantiasa gelisah melihat kesusahan rakyatnya, dan hadir sebagai solusi nyata di setiap lini kehidupan berbangsa. Semoga pemerintah senantiasa diberi ketajaman nurani dan kekuatan untuk menuntaskan beban sejarah ini dengan sebaik-baiknya.