Perbedaan tafsir antara hari kalender dan hari kerja dalam tenggat pengajuan calon wakil presiden berpotensi memicu cacat prosedur. Keabsahan konstitusional harus ditempatkan di atas sekadar kecepatan jadwal sidang.

Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini menghadapi ujian serius yang melampaui sekadar kalkulasi politik. Di tengah persiapan pelaksanaan sidang paripurna, mencuat perdebatan mendasar di kalangan pakar hukum tata negara mengenai keabsahan tenggat waktu penyerahan nama kandidat oleh Presiden kepada MPR. Persoalan yang tampak teknis seperti cara menghitung hari ternyata menyimpan risiko besar terhadap legitimasi dan keabsahan hukum Wakil Presiden terpilih.

Semula, MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat resmi yang mengusulkan pengunduran jadwal menjadi 9 Desember 2026. Alasannya, Presiden masih memerlukan waktu untuk berdialog dengan partai koalisi serta berbagai tokoh dalam menentukan dua nama kandidat. MPR menyetujui usulan tersebut dengan pertimbangan bahwa tanggal 9 Desember masih tergolong aman karena lebih cepat 33 hari dari tenggat maksimal 60 hari sejak jabatan lowong, yang jatuh pada 11 Januari 2027.

Jebakan Hitungan Hari Kalender dan Hari Kerja

Secara politik, kebutuhan Presiden akan waktu untuk menimbang dan menyaring dua figur terbaik sangat dapat dipahami. Terlebih, ini merupakan momentum pertama kalinya sejak era reformasi MPR menjalankan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti di tengah masa jabatan. Kehati-hatian kepala negara dalam menjaring aspirasi koalisi tentu diperlukan demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, dari perspektif hukum acara ketatanegaraan, persoalan muncul pada penafsiran ketentuan tenggat 14 hari. Merujuk Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon wakil presiden paling lambat atau paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Pimpinan MPR dan sejumlah elite parlemen menghitung ketentuan tersebut sebagai 14 hari kalender. Dengan patokan sidang pada 9 Desember 2026, batas akhir penyerahan nama oleh Presiden dipatok jatuh pada 25 November 2026. Kalkulasi inilah yang kemudian dikoreksi keras oleh sejumlah pakar hukum tata negara, seperti Mahfud MD, Titi Anggraini, dan Denny Indrayana.

Dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama—yakni Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR secara eksplisit ditegaskan bahwa definisi “hari” adalah hari kerja, bukan hari kalender. Jika ditarik mundur 14 hari kerja dari jadwal sidang 9 Desember 2026 dengan mengecualikan hari Sabtu dan Minggu, batas akhir bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon mestinya jatuh pada Kamis, 19 November 2026.

Risiko Cacat Prosedur dan Gugatan Hukum

Perbedaan tafsir mengenai selisih waktu enam hari ini tidak boleh dipandang sebagai perdebatan semantik belaka. Dalam hukum tata negara, prosedur merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi keabsahan sebuah keputusan kenegaraan. Apabila peraturan perundang-undangan secara tegas mendefinisikan istilah hari sebagai hari kerja, sementara penyelenggara sidang menggunakan hitungan hari kalender, celah pelanggaran hukum acara terbuka lebar.

Jika proses pemilihan tetap dipaksakan tanpa sinkronisasi dengan ketentuan hari kerja, keputusan sidang paripurna MPR berisiko digugat ke lembaga peradilan, dinilai cacat prosedur, bahkan terancam batal demi hukum. Bangsa ini sudah cukup lelah tersandera oleh berbagai polemik berkepanjangan seputar keabsahan syarat dan prosedur pencalonan pejabat publik. Proses suksesi wakil presiden tidak boleh mengulang kesalahan serupa: melaju cepat secara politik, tetapi rapuh secara hukum.

Memprioritaskan Konstitusi di Atas Kecepatan

Jalan keluar yang paling rasional dan aman secara konstitusional adalah menyesuaikan kembali jadwal sidang paripurna agar selaras dengan amanat UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Sebagaimana disarankan Mahfud MD, penghitungan 14 hari kerja sebaiknya dimulai setelah MPR benar-benar menerima surat usulan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya dari Presiden.

Menggeser jadwal sidang beberapa hari setelah 9 Desember misalnya pada pertengahan atau pekan ketiga Desember sama sekali tidak melanggar batas waktu konstitusional karena tenggat maksimal 60 hari baru berakhir pada 11 Januari 2027. Penundaan beberapa hari demi mematuhi aturan hari kerja jauh lebih bermartabat daripada memaksakan tanggal 9 Desember, tetapi meninggalkan kerentanan gugatan hukum yang dapat mengganggu legitimasi pemerintahan selama sisa masa jabatan.

Pada akhirnya, keabsahan hukum harus selalu ditempatkan di atas sekadar kecepatan tanggal pelaksanaan sidang. Kepatuhan penuh MPR dan Presiden terhadap hukum acara yang telah dibuat sendiri akan memastikan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh, bebas dari sengketa prosedural, dan dapat bekerja penuh menuntaskan sisa periode pemerintahan.

Dr. Adi Suparto, S.H., M.H.

Wartawan Senior, Pemerhati Hukum, dan Pengamat Kebijakan Publik