Karimun –  Javanewsonline.co.id |  Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah strategis dalam menata dan mengoptimalkan sektor perparkiran dengan menggandeng PT MSM Tiga Matra Satria. Kemitraan ini diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan parkir yang selama ini menghantui, tetapi juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini hingga tembus angka Rp1 miliar.

Penjajakan kerja sama antara PT MSM Tiga Matra Satria dan para pengelola parkir di 51 titik yang akan ditetapkan dalam perjanjian ini dimulai dengan sosialisasi pada Jumat (25/7/2025) di ruang rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Dedi Sahori, mengungkapkan bahwa langkah ini ditempuh untuk mengurai berbagai permasalahan klasik dalam pengelolaan parkir.

“Pengelolaan parkir saat ini terindikasi kurang baik, yang berdampak pada terganggunya ketertiban lalu lintas, berkurangnya ruang publik, dan yang paling krusial, indikasi kebocoran pendapatan hasil pungutan parkir yang dapat menurunkan PAD Kabupaten Karimun,” jelas Dedi Sahori.

Perjanjian Kerja Sama pengelolaan sistem perparkiran ini resmi ditandatangani pada Kamis (3/7/2025) antara Bupati Karimun, Iskandarsyah, dengan Direktur Operasional PT MSM Tiga Matra Satria, Andri Budiman. Kemitraan ini akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi berbasis digital.

Harapannya, sistem perparkiran yang lebih teratur, efektif, dan efisien dapat tercipta, sekaligus menjadi sumber penerimaan signifikan untuk peningkatan PAD.

Yopi, selaku Direktur Utama PT MSM Tiga Matra Satria, menegaskan komitmen perusahaannya untuk merangkul para pengelola parkir yang masa kerjasamanya telah berakhir, dan menjadikan mereka mitra. “Kami akan memperhatikan kesejahteraan juru parkir dan sanggup membayar mereka dengan standar gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karimun,” ungkap Yopi.

Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyejahterakan juru parkir, tetapi juga meningkatkan PAD dari sektor parkir yang selama ini belum maksimal.

Pada tahap awal, PT MSM Tiga Matra Satria akan menginvestasikan Rp2,2 miliar dari total keseluruhan investasi sebesar Rp5,5 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk infrastruktur parkir, digitalisasi sistem, serta tentu saja, gaji para juru parkir. Penertiban, penataan, dan pengelolaan parkir nantinya tidak hanya terbatas di Tanjung Balai Karimun, tetapi juga akan diperluas ke Pulau Kundur serta wilayah potensial lainnya di Karimun.

Dedi Sahori juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun masih terbuka lebar memberikan kesempatan kepada perusahaan di bidang perparkiran yang memiliki pengalaman, komitmen, dan mumpuni untuk pembiayaan investasi yang cukup besar.

“Konsep inisiatif yang kami bangun adalah ‘KONSEP NOL RUPIAH’ atau tidak menggunakan APBD. Oleh karenanya, untuk mewujudkan konsep ini diperlukan partisipasi aktif dari pihak swasta yang memiliki keberanian dan pengalaman dalam pengelolaan perparkiran,” tegasnya.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Dedi Sahori, menyatakan optimisme tinggi terhadap langkah ini. “Dengan skema bagi hasil yang jelas, kami yakin PAD dari sektor parkir akan meningkat jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Skema bagi hasil yang disepakati menunjukkan komitmen transparansi. Pemkab Karimun akan menerima 30% dari pendapatan parkir pada tiga tahun pertama, meningkat menjadi 35% pada tahun keempat, dan mencapai 40% pada tahun kelima.

Sebagai perbandingan, PAD dari sektor parkir pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp308 juta. Dengan kemitraan ini, PT MSM menargetkan setoran PAD bisa menembus Rp1 miliar.

Rudi Tiodorus, Kepala Cabang PT MSM di Karimun, menjelaskan lebih detail mengenai pembagian pendapatan parkir: 30% untuk PAD, 30% untuk biaya operasional dan gaji juru parkir, 15% untuk koordinator lapangan (CV), dan 25% untuk perusahaan.

Dedi Sahori kembali menegaskan bahwa kerja sama ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir. Dalam praktiknya, pengawasan akan dilakukan secara profesional, dengan melibatkan unsur TNI atau Polri serta POMAL Karimun untuk menjamin ketertiban dan transparansi.

“Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan pelayanan parkir yang tertib, modern, dan transparan bagi masyarakat,” pungkas Dedi Sahori.

Melalui kemitraan strategis ini, Karimun berharap dapat menciptakan sistem perparkiran yang lebih baik demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan warganya. (Hn)