Sentani – Javanewsonline.co.id | Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/6).

Massa yang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jayapura meminta DPRD Kabupaten Jayapura segera membentuk Panitia khusus (Pansus) Kemanusiaan, guna menelusuri aliran dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana dari BNPB ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, yang menjadi temuan dalam penggunaannya atas rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.

“Kami dari Forum Kemanusiaan, meminta kepada DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk membentuk Pansus kemanusiaan. Poinnya itu, segera bentuk Pansus kemanusiaan untuk menindaklanjuti dana hibah bantuan banjir bandang dari BNPB senilai 275 miliar rupiah,” kata koordinator aksi demo, Manase Bernard Taime, dalam orasinya.

Menurut Menase, desakan pembentukan Pansus kemanusiaan, karena ada pemberitaan yang keluar dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Jayapura, kalau pansus kemanusiaan ini tidak penting atau urgent, dibandingkan dengan pansus penambahan 5 kursi DPRD.

“Nah, inikan lebih kepada kepentingan partai politik dan bukan ke rakyat. Kami datang dorong (pembentukan Pansus) ini, karena seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa dana itu sudah masuk dari tanggal 3 September 2020 lalu dan ini bukan dana Silpa,” tegas Menase yang juga sebagai Ketua Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura.

Karenanya, lanjut Manase, dari pemerintah pusat (BNPB) beri batas waktu hingga 3 September 2021, agar dana hibah ini dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika dana hibah itu tidak terpakai hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka dana itu wajib dikembalikan ke pusat.

“Di sisa dua bulan ini, kami tunggu dan tunggu dari aksi demo lalu sampai sekarang tidak ada jawaban, sehingga hari ini kami naik lagi kesini untuk lakukan aksi demo damai, guna mendesak Dewan membentuk Pansus kemanusiaan,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu menyampaikan kepada anggota dewan, untuk datang mendengarkan keluhan rakyat yang sekarang sudah menderita. Menurutnya,  rakyat hanya punya suara dan inilah senjata terakhirnya.

“Saat suara kami di bungkam, maka negara di tantang. Dan pemerintah Kabupaten Jayapura menjadi pemerintah yang di tantang, ingat itu dan camkan itu baik-baik,” kata Jhon Maurits Suebu dalam orasinya.

Menurutnya, ini bukan kepentingannya sendiri, sebab nasib rakyat sudah diperjualbelikan. Ia meminta kepada anggota Dewan untuk bersuara dan memperhatikan korban banjir bandang. “Jadi kami minta nasib kami diperhatikan, anggota Dewan dimana suaramu,” tegasnya.

Lanjutnya, tinggal dua bulan lagi dana hibah ini akan dikembalikan. “Punya hati kah tidak kalian, dimana anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Kami meminta kepada wakil rakyat agar segera membentuk pansus,” ujarnya.

Ia menduga, pemerintah sekarang tidak pro rakyat dan tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Menurutnya, anggota dewan yang duduk sekarang ini juga tidak lagi berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, ia meminta, di sisa waktu yang ada, agar anggota dewan berpihak kepada rakyat.

Aksi demo berjalan damai dan kondusif, massa yang demo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, didampingi Wakil Ketua I DPRD Drs H Muhammad Amin, Wakil Ketua II DPRD Patrinus R N Sorontou dan beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Rasino, Chyntia Rulliani Talantan, Martheis Lewerissa dan Lerry Patrix Suebu.

“Kami di DPRD, memberi apresiasi dan menerima semua aspirasi. Untuk Pansus kemarin, kita sudah buat jadwal lembaga kegiatan persidangan dan hari ini kita habis buka Sidang Paripurna tentang LKPD 2020,” kata Klemens Hamo.

Menurutnya, terkait pembentukan Pansus, punya mekanisme sendiri. “Ada paripurna, dijadwalkan baru dibentuk. Tidak hanya di pimpinan DPR saja, tetapi kesepakatan bersama dengan seluruh anggota Dewan untuk membentuk Pansus, karena itu adalah mekanismenya,” terangnya.

Klemens Hamo mengucapkan terima kasih kepada massa pendemo dari Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, yang sudah datang menyampaikan aspirasi mereka di kantor DPRD dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan.

“Ini tempat rumah perwakilan rakyat, untuk menampung aspirasi rakyat. Untuk waktu yang tinggal dua bulan ini, sesuai mekanisme, kami jelaskan dan kami tidak bisa lewat dari itu, yang penting kami sudah sampaikan, nanti kami paripurnakan untuk pembentukan pansus dan itu harus ada kesepakatan bersama,” tukasnya.

Menanggapi yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Ketua Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura Manase Bernard Taime menyebutkan, akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar dan menghadirkan Ondofolo/Khose jika dalam waktu tiga hari tuntutan Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura tidak juga terealisasi.

“Di hari Jumat (25/6/2021) nanti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi, disertai dengan Ondo/Khose di 27 kampung. Kalau di hari Jumat (25/6) itu DPRD belum membentuk Pansus, maka kami akan duduki gedung DPR,” tukasnya. Aksi demo damai yang mengatasnamakan forum kemanusiaan Kabupaten Jayapura ini berjalan dengan aman dan tertib, di bawah pengawalan personil Polres Jayapura dan 1 regu anggota Satpol PP Kabupaten Jayapura. (RZR/PAM)