BLITAR – Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Jumat (15/8/2025). Agenda utama rapat adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Rapat ini menjadi landasan bagi DPRD untuk menyelaraskan program kerja dengan visi pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwanasari, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pidato kenegaraan presiden adalah panduan penting untuk menyelaraskan program kerja.

“Rapat hari ini sangat penting karena kita mendengarkan pidato kenegaraan yang biasanya disampaikan sehari setelahnya. Kami percaya banyak hal berharga yang bisa diambil dari pidato tersebut,” kata Ratna Dewi.

Ratna Dewi menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh legislatif tidak boleh melemahkan posisi pemerintahan. “Apapun keputusan dari legislatif tidak serta-merta melemahkan pemerintahan, karena kita adalah satu kesatuan,” tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk mendukung program-program prioritas yang digariskan oleh Presiden. Hal ini sejalan dengan slogan “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Ratna Dewi juga menanggapi isu tambang ilegal yang merugikan negara. Ia memastikan, pemerintah daerah akan menangani masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Secara linier, kita harus tetap fokus pada isu tambang ilegal, karena ini merugikan negara,” ujarnya.

Adanya regulasi baru yang terbit sebelum pidato kenegaraan, tambahnya, diharapkan dapat membantu Kabupaten Blitar memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya untuk pendanaan program terkait spesialisasi tambang.

Di akhir pernyataannya, Ratna Dewi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. “Saya tegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Ida)