Prabumulih — Javanewsonline.co.id | Reformasi kelembagaan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus bergerak ke arah penguatan berbasis riset. Melalui penelitian nasional yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Polri menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan, termasuk di jajaran Polda Sumatera Selatan.
Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026). Agenda ini menjadi bagian dari arsitektur besar reformasi Polri yang menitikberatkan pada pendekatan berbasis data, evaluasi ilmiah, serta penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri KBP Yudi Chandra E. Dalam forum tersebut, jajaran kepolisian memaparkan praktik, tantangan, serta kebutuhan penguatan fungsi tipikor di lapangan.
Penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengumpulkan data administratif. Tim melakukan kajian komprehensif terhadap tiga aspek utama, yakni kapasitas dan kualitas sumber daya manusia penyidik tipikor, transformasi pola pikir dan budaya integritas, serta struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarunit.
Pendekatan ini menempatkan satuan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional. Evaluasi di tingkat daerah dinilai penting guna memastikan kebijakan reformasi berjalan selaras dengan dinamika dan kebutuhan riil di lapangan.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Bobby dalam keterangan yang diterima, Selasa.
Selain mengkaji fungsi tipikor, penelitian juga menyoroti peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju visi Indonesia Emas. Dukungan tersebut mencakup pengawasan, pengamanan, serta memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) disebut memperkuat validitas dan integritas hasil penelitian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kokoh.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa penelitian Puslitbang merupakan langkah konkret dalam memastikan agenda reformasi berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus terukur dan berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Polri dalam mendukung program MBG menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas serta mengawal kebijakan strategis negara agar berjalan efektif dan akuntabel. (Faris)