Takalar – Javanewsonline.co.id  |  Bendera Merah Putih tidak hanya sebuah simbol, tetapi juga merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, sangat disayangkan bahwa masih ada kantor, seperti yang terjadi di depan kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang membiarkan bendera Merah Putih robek, lusuh, dan kusam tetap berkibar di depan umum.

Bendera Merah Putih yang robek dan kusam tersebut bukan hanya menjadi pemandangan yang memprihatinkan, tetapi juga melukai kehormatan bendera sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Kejadian ini menjadi sorotan media Javanewsonline.co.id, yang mencoba mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada pengurus atau bagian sekretariat kantor, namun sayangnya, kantor tersebut telah tutup dan tidak ada aktivitas pada Selasa, 12 Desember 2023.

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa terdapat larangan-larangan terhadap perlakuan terhadap bendera Merah Putih, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap warga negara. Beberapa larangan tersebut antara lain:

1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.
2. Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial.
3. Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara.
5. Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, yang diatur dengan tegas. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta diberikan kepada setiap orang yang melanggar dengan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.

Sedangkan, sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar hal-hal seperti memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan Bendera Negara yang rusak, mencetak, menyulam, menulis, atau memasang lencana pada Bendera Negara, serta memakai Bendera Negara untuk keperluan yang merendahkan kehormatan bendera.

Kasus di depan kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Takalar seharusnya menjadi perhatian serius, tidak hanya dari pihak terkait di tingkat lokal, tetapi juga masyarakat sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap simbol kebangsaan. Bendera Merah Putih, sebagai bendera negara, harus tetap dijaga kehormatannya dan tidak boleh dibiarkan mengalami kerusakan yang dapat merendahkan makna dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap simbol kebangsaan, agar bendera tetap berkibar dengan megah dan bermartabat di seluruh penjuru negeri. (Muhammad Rusli)