Palangka Raya – Javanewsonline.co.id | Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan dukungan pemerintah dalam mengatasi daerah blank spot, untuk persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi mengatakan, masalah pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah di daerah hanya meminta dan mendorong untuk segera diselesaikan.

Agus Siswadi mengatakan, tahun ini ada 87 BTS dibangun merata di seluruh wilayah Kalteng kecuali Kabupaten Seruyan.

“Saya minta kabupaten/kota untuk menghitung betul-betul titiknya itu. Memang tertinggi saat ini masih Katingan. Katingan lumayan besar blank spotnya. Dan untuk mendukung Pilkada mudah-mudahan di luar 87 BTS ini ada lagi, karena ada program yang langsung operator ada yang Program Bakti. Kalau yang disurat Kementrian Kominfo itu dia memang langsung tunjuk operator,” ujarnya.

Plt Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah ini mengungkapkan, pembangunan satu BTS memerlukan dana mencapai Rp 3 milyar. Sementara Presiden Jokowi mengharapkan Indonesia Merdeka Sinyal 2022.

Menurut Agus Siswadi, kondisi Kalteng berbeda dibandingkan wilayah lain, baik dari sisi geografis, masalah pengangkutan material dan masalah lahan.

Menurutnya, Gubernur Kalteng sudah menyurati bupati dan walikota untuk mendukung dan memfasilitasi lokasi pembangunan BTS, agar masalah blank spot dapat teratasi. Agus Siswadi menambahkan, bahkan dengan dibangunnya 87 BTS tahun ini, Kalteng masih memiliki sekira 40 persen dari total blank spot yang harus dijangkau,” pungkasnya. (Suparto)