Ditunjuknya tiga pejabat baru di lingkar dalam Kementerian Keuangan terjadi pada momentum yang krusial. Saat pemerintah tengah agresif mengeksekusi program raksasa berbiaya jumbo seperti Makan Bergizi Gratis, benteng fiskal negara justru sedang diuji agar tidak jebol melewati batas defisit 3 persen. Alih-alih sekadar menjadi pelaksana teknis, ketiga Dirjen baru ini memikul beban sejarah untuk menjaga uang rakyat dari kompromi politik yang merusak.

Oleh: Adi Suparto

Pelantikan tiga pejabat tinggi madya di Kementerian Keuangan pekan lalu bukan sekadar seremoni rotasi birokrasi biasa. Lewat Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Di pundak tiga figur inilah, arah kemudi fiskal dan benteng pertahanan ekonomi kita dipertaruhkan.Pesan Menkeu Purbaya saat pelantikan terdengar lugas, bahkan cenderung menjadi semacam peringatan dini: bekerja efektif, bersih, dan berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya.

Di tengah syahwat politik anggaran yang kerap kali ugal-ugalan, frasa “berani mengatakan yang sebenarnya” adalah kemewahan sekaligus tantangan terbesar bagi seorang birokrat tulen.Tantangan paling terjal langsung menghadang Sudarto di pos Direktorat Jenderal Anggaran.

Menjaga defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bukan perkara gampang ketika pemerintah sedang getol-getolnya mengeksekusi program raksasa dengan biaya jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi dana desa.

Sudarto dituntut memiliki ketegasan ekstra untuk memangkas ego sektoral kementerian atau lembaga yang kerap memperlakukan APBN sebagai “bancakan” tanpa indikator kinerja yang jelas.

Menolak usulan anggaran yang tidak prioritas membutuhkan lebih dari sekadar keahlian matematika fiskal; ia membutuhkan nyali politik.”Di tengah syahwat politik anggaran yang kerap ugal-ugalan, frasa ‘berani mengatakan yang sebenarnya’ adalah kemewahan sekaligus tantangan terbesar bagi seorang birokrat tulen.

“Di sisi lain, Evita Manthovani di DJKN harus mendobrak tradisi lama. Sudah rahasia umum bahwa rupa-rupa aset negara mulai dari tanah terlantar hingga gedung-gedung mewah selama ini diperlakukan tak ubahnya benda museum: dicatat, dijaga, tapi tidak menghasilkan nilai tambah (value creation).

Mengubah paradigma DJKN dari sekedar “tukang catat” menjadi pengelola strategis yang agresif adalah pekerjaan rumah menahun yang tak kunjung tuntas.

Evita harus mampu memastikan aset-aset yang tidur ini dibangunkan untuk menopang pembangunan, sehingga negara tidak perlu terus-menerus menarik utang baru hanya untuk belanja modal.

Sementara itu, Herman Saheruddin di DJPSK dihadapkan pada volatilitas global yang kian tidak menentu. Sebagai menara pengawas, Herman tidak boleh sekadar menjadi stempel dari keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Independensi analisis berbasis data makro yang up-to-date adalah harga mati.

Tekanan pada nilai tukar rupiah, seretnya likuiditas pasar, dan pelarian modal (capital outflow) memerlukan peringatan dini yang jujur, bukan laporan asal bapak senang (ABS).Kita mengapresiasi penataan ulang yang dilakukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun, sejarah ekonomi kita berulang kali mencatat: kebijakan fiskal yang sehat sering kali rontok bukan karena menterinya kurang pintar, melainkan karena kalah kuat menahan intervensi politik dari luar Lapangan Banteng.Ujian sejati bagi Sudarto, Evita, dan Herman bukanlah seberapa tebal dokumen rencana kerja yang mereka susun, melainkan seberapa kokoh integritas mereka saat harus mengatakan “tidak” pada proposal anggaran yang membebani rakyat.

Publik kini menunggu, apakah ketiga pemimpin baru ini akan menjadi benteng fiskal yang kokoh, atau justru sekadar menjadi pelaksana teknis yang tunduk pada kompromi-kompromi politik.